HALSEL, OT - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Stakeholder untuk mengidentifikasi dan melakukan pemetaan potensi kerawanan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus dalam Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 bertempat di ruang rapat Kantor Bawaslu Jum’at (23/12/2022).
Anggota Bawaslu Rais Kahar menuturkan rapat koordinasi ini merupakan tindaklanjut instruksi Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara berkaitan dengan identifikasi dan pemetaan potensi lokasi khusus dalam pengawasan penyusunan Daftar Pemilih di lokasi khusus.
Dalam pertemuan tersebut para stakeholder memaparkan sejumlah data yang dimiliki.
Perwakilan Lapas Kelas III Labuha misalnya, menjelaskan jumlah narapidana di Lapas Labuha ada 116 orang dan akan bebas pada tahun 2024 sebanyak 48 orang.
Selain itu berharap kepada KPU agar dalam pelaksanaan Pemilu di Lapas dibentuk TPS dan para narapidana juga dilibatkan sebagai petugas TPS.
Abdurahman perwakilan PT. GMM juga mengaku baru pertama kali dilibatkan terkait pemetaan TPS khusus.
Menurutnya, jumlah karyawan PT GMM sebanyak 390 orang, jika memasuki musim pemilu itu rata-rata karyawan diarahkan untuk melakukan pencoblosan di desa-desa terdekat seperti di Desa Sekely.
Perwakilan PT. Harita Group Juanda Minggu dalam kesempatan itu mengatakan terkait pembentukan TPS khusus di tahun 2019 juga telah dibentuk sebanyak 8 TPS. “Saat ini Harita memiliki karyawan berjumlah 11.000 orang, untuk saat ini dilakukan pemetaan lokasi khusus TPS itu disarankan kepada KPU dan Bawaslu agar dapat berkoordinasi dengan masing- masing HRD anak perusahaan di bawah naungan Harita Group diantaranya PT. Trimega Bangun Persada, PT. Halmahera Jaya Feronikel, PT. Gane Permai Sentosa, PT. Halmahera Persada Lygend, dan PT. Mega Surya Pertiwi.
Turut hadir dalam Rapat Koordinasi ini Komisioner KPU Halmahera Selatan Yaret Coling, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha, Perwakilan Pimpinan Perusahan yakni PT Gelora Mandiri Membangun (GMM) di Kecamatan gane Barat Selatan dan Perwakilan PT. Harita Group Kecamatan Obi.
Selain itu, unsur pemerintah daerah yang diundang antara lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Halmahera Selatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), sementara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak hadir dalam pertemuan tersebut.
(iel)
