Home / Berita / Politik

Anggota DPD RI Dapil Malut Pantau Kesiapan Pilkada di Tidore

08 Desember 2020
Anggota DPD RI Husain Alting Sjah saat ptatap muka dengan anggota KPU Tidore

TIDORE, OT- Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Husain Alting Sjah melakukan pemantauan atas kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Tidore Kepulauan (Tikep).

Pemantauan Anggota DPD RI Dapil Provinsi Maluku Utara (Malut) ini di terima langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan seluruh anggota KPU kota Tikep.

Selain pamantauan di kantor KPU Kota Tikep, Husain Alting Sjah juga melakukan pemantauan di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tikep, Rabu (8/12/2020).

Kunjungan pemantauan yang dilakukan Husain Alting Sjah selaku komite 1 difokuskan pada pemantauan kesiapan dan kendala yang dihadapi penyelenggara dan pengawasan pemilu di Kota Tikep.

Husain Alting Sjah kepada sejumlah media, Selasa (8/12/2020) usai melakukan pemantauan mengatakan, selaku Anggota DPD RI dapil Malut yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan atas kesiapan Pilkada di daerah.

Menurutnya, selain dirinya yang melakukan pemantauan di Kota Tidore Kepulauan, Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Timur, 3 orang Anggota DPD RI dapil Malut lainnya juga melakukan pemantauan yang sama di daerah yang melaksanakan Pilkada di wilayah Malut dan setelah itu akan melaporkan kepada Pimpinan DPD RI.

Kata Husain, pemantauan ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Pilkada bisa berjalan dengan baik dan benar, sehingga hasil dari pilkada bisa diterima oleh seluruh masyarakat, 

"Kami berharap KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bisa berjalan dengan bagus aman dan selamat, sehingga nantinya kinerja penyelenggara dan pengawasan Pilkada bisa diterima oleh masyarakat apapun hasilnya," ungkapnya.

Dirinya berpesan, Kota Tikep merupakan salah satu daerah yang tingkat kerawanan Pilkada sangat tinggi berdasarkan hasil yang dirilis Bawaslu, sehingga penting untuk menjadi perhatian untuk dapat diminimalisir.

"Kerawanan Pilkada bisa diminimalisir jika penyelenggara dan pengawasan Pilkada dapat berjalan dengan baik dan benar, serta ada pengawasan dari seluruh komponen masyarakat," tuturnya.

Dia menambahkan, Penyelenggara dan pengawasan Pilkada harus serius dalam menjalankan tugasnya, sebab ini menjadi perhatian karena sudah ada hasil estimasi wilayah kerawanan Pilkada.

 (Rayyan)


Reporter: Rayyan

BERITA TERKAIT