TERNATE, OT - Akademisi Universitas Khairun (Unkhair), Dr Mukhtar Adam, memberi apresiasi yang tinggi kepada Wali Kota Ternate, Dr H M Tauhid Soleman, atas capaian meraih penghargaan Top Pembina BUMD 2026.
Menurutnya, peran strategis Tauhid dalam mendorong penguatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menjadi kunci penting dalam pembangunan ekonomi daerah.
Mukhtar menilai, sebagai Pemegang Saham Pengendali, Wali Kota Ternate telah menunjukkan kepemimpinan yang kuat melalui berbagai langkah konkret. Di antaranya, suntikan modal melalui APBD, penetapan arah kebijakan yang jelas, penerapan prinsip good corporate governance, hingga pembangunan ekosistem usaha melalui regulasi, fasilitasi bisnis, serta pengawasan dan pembinaan.
“Itu peran strategis Wali Kota Ternate dalam mendorong BPRS agar terus berkembang,” ungkap Mukhtar sebagaimana dikutip dari laman minset.com.
Lebih lanjut, dia menegaskan, capaian BPRS saat ini harus menjadi momentum untuk melangkah lebih jauh. Menurutnya, keberhasilan tersebut layak dijadikan pijakan untuk membentuk Bank Kie Raha sebagai institusi keuangan milik daerah Maluku Utara yang mandiri.
Mukhtar bahkan mendorong agar BPRS Bahari Berkesan dapat dijadikan embrio bank daerah tersebut.
Mukhtar menilai, selama ini Maluku Utara masih berada dalam bayang-bayang dominasi perbankan Maluku yang berpusat di Ambon.
“Sudah saatnya BPRS Bahari Berkesan didorong menjadi cikal bakal Bank Kie Raha. Selama ini, dana masyarakat Maluku Utara justru lebih banyak memperkuat likuiditas bank di Maluku,” tegasnya.
Dia turut menyoroti struktur kepemilikan dan manajemen perbankan yang dinilai masih didominasi pihak luar, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan daerah Maluku Utara.
Mukhtar menambahkan, dengan potensi ekonomi yang dimiliki, Maluku Utara sudah selayaknya berdiri mandiri dalam sektor keuangan. Untuk itu, diperlukan langkah berani dan terukur dari pemerintah daerah.
Dia juga mengusulkan adanya gerakan bersama untuk menghentikan penyertaan modal ke bank di luar daerah, serta mengalihkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah ke BPRS Bahari Berkesan.
“Seluruh rekening pemda sebaiknya dialihkan ke BPRS Bahari Berkesan untuk memperkuat posisinya sebagai embrio Bank Kie Raha,” pungkasnya.
(fight)
