TERNATE, OT – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Training of Trainers (ToT) Pasar Modal Syariah di Ternate, Rabu (2/9/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Sosialisasi Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT) 2026 di Maluku Utara.
Kegiatan tersebut diikuti perwakilan Bank Indonesia, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Maluku Utara, Bursa Efek Indonesia (BEI), KPEI, KSEI, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), ISEI, akademisi, dan tenaga pendidik.
Kepala OJK Provinsi Maluku Utara, Adi Surahmat, mengatakan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara dalam beberapa tahun terakhir tergolong tinggi. Pada 2024 pertumbuhan mencapai 13,73 persen dan meningkat menjadi 34,17 persen pada 2025. Sementara pada triwulan I dan II 2026 masing-masing tercatat 19,64 persen dan 15,35 persen secara tahunan.
Pertumbuhan tersebut turut diikuti peningkatan jumlah investor pasar modal. Hingga Juni 2026, jumlah Single Investor Identification (SID) mencapai 73.947 investor atau tumbuh 97,08 persen secara tahunan. Nilai transaksi saham juga meningkat 223,88 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Meski demikian, Adi menyebut tingginya pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diimbangi tingkat literasi keuangan masyarakat. Berdasarkan SNLIK 2026, indeks inklusi keuangan Maluku Utara sebesar 77,18 persen dan literasi keuangan 48,65 persen, masih di bawah capaian nasional.
Di sektor syariah, indeks inklusi keuangan tercatat 10,94 persen dan literasi keuangan syariah 28,81 persen. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperluas edukasi keuangan syariah.
Melalui ToT, OJK menyiapkan akademisi, guru, dan tokoh agama sebagai agen literasi yang dapat meneruskan edukasi pasar modal syariah kepada mahasiswa, siswa, jamaah, hingga masyarakat luas.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapat materi mengenai produk dan perkembangan pasar modal syariah, prinsip syariah dalam transaksi, mekanisme investasi saham syariah dan sukuk, penggunaan Sharia Online Trading System (SOTS), hingga reksa dana syariah.
Adi menegaskan penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, TPAKD, industri jasa keuangan, hingga akademisi.
"Harapannya peserta dapat meneruskan pengetahuan yang diperoleh kepada masyarakat sehingga investasi syariah tidak hanya dipahami sebagai sarana memperoleh keuntungan, tetapi juga memberikan kebermanfaatan, keberlanjutan, dan keberkahan," harap Adi.(ier)
