TERNATE, OT – Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate menegaskan komitmennya untuk menghapus stigma sekolah favorit dan mendorong pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah Kota Ternate, termasuk sekolah yang berada di wilayah pulau.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Dr Rizal Marsaoly, saat memimpin apel pagi pada agenda "Rabu Menyapa" di SMP Negeri 13 Ternate, Kelurahan Loto, Kecamatan Ternate Barat, Rabu (11/11/2026).
Dalam arahannya, Sekda Rizal menekankan, peningkatan kualitas pendidikan tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik semata, melainkan harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas para guru.
"Jangan sampai ada sekolah yang dianggap favorit, sementara sekolah lainnya tidak menjadi pilihan. Semua sekolah harus memberikan pelayanan pendidikan yang sama baiknya," tegas Rizal di hadapan jajaran pendidik dan para siswa.
Dr Rizal yang juga selaku Ketua PGRI Kota Ternate itu menambahkan, keberadaan sistem zonasi harus dimanfaatkan seluruh sekolah sebagai momentum untuk berbenah dan meningkatkan standar mutu pelayanan, termasuk di SMPN 13 Ternate yang menjadi pusat pembelajaran bagi anak-anak di wilayah utara Ternate.
Untuk mewujudkan kesetaraan kualitas tersebut, Sekda meminta adanya sinergi yang solid antara Dinas Pendidikan, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan manajemen sekolah dalam membina kompetensi sumber daya manusia (SDM).
Sementara itu, Kepala SMPN 13 Ternate, Mohammad Insa, melaporkan, saat ini sekolahnya membina sebanyak 114 siswa yang berasal dari beberapa kelurahan di Ternate Barat, seperti Loto, Togafo, Takome, hingga Sulamadaha.
Mohammad mengapresiasi perhatian Pemkot Ternate, terutama dengan masuknya alokasi bantuan fisik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 2025. Bantuan tersebut digunakan untuk pembangunan fasilitas vital sekolah.
"Kami mendapatkan dukungan DAK 2025 untuk pembangunan ruang perpustakaan, ruang UKS, ruang administrasi, serta rehabilitasi dua ruang kelas," ungkap Mohammad.
Meski demikian, pihak sekolah berharap Pemkot Ternate dapat menindaklanjuti pemanfaatan lahan kosong di bagian belakang sekolah agar dapat dikembangkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran siswa ke depan.
Di sela-sela pembahasan fasilitas sekolah, Dr Rizal Marsaoly juga menyinggung agenda strategis penataan tenaga honorer di lingkungan Pemkot Ternate.
Saat ini, kata Rizal, Pemkot sedang bersiap menata status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Rizal menyebutkan, sebanyak 3.583 pegawai non-ASN—termasuk tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan teknis—masuk dalam proyeksi penataan status tersebut.
Pemkot Ternate saat ini masih menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi dari pemerintah pusat terkait peralihan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu yang diproyeksikan terealisasi pada tahun 2027.
Melalui integrasi peningkatan kompetensi guru, pemenuhan sarana-prasarana, dan kepastian status tenaga pendidik, Pemkot Ternate optimistis SMPN 13 Ternate mampu berkembang pesat serta memiliki daya saing yang setara dengan sekolah-sekolah lain di pusat kota.
(fight)
