TERNATE, OT - DPRD Kota Ternate menilai pendidikan di Kota Ternate masih menyisakan sejumlah persolan. Ha itu terungkap dalam rapat paripurna ke II masa persidangan ke-II tahun 2019 DPRD Kota Ternate dengan agenda penyampaian catatan dan rekomendasi laporan keterangan pertanggung jawaban wali kota Ternate tahun anggaran 2018, Jumat (21/6/2019).

Catatan dan rekomendasi tersebut dibacakan oleh Juru Bicara Anas U. Malik. Menurut Ana, masih terdaapat sejumlah permasalahan di Dinas Pendidikan Kota Ternate, yaitu belum meratanya distibusi guru Kota Ternate baik di Pulau Moti, Pulau Hiri dan Batang dua serta kurangnya perhatian Pemrintah Kota Ternate terhadap pembagian Tunjangan Guru PNS, Honorer maupun yang ada di luar pulau seperti Batang Dua, Pulau Hiri dan Pulau Moti.

Selain itu, belum meraratanya fasilitas pendukung pendidikan seperti Perpustakaan, laboratorium, termasuk fasilitas komputer dan perangkatnya di sekolah sekolah, belum maksimal Kurikulum Diniyah di Kota Ternate dan minimnya MCK di Sekolah Dasar (SD)  maupun di SMP yang ada di Kota Ternate. 

Dengan adanya permasalahan tersebut, kata Anas, DPRD memberikan catatan dan rekomendasi pada Dinas pendidikan berupa, pemerataan distribusi guru di Pulau Ternate Khususnya 3 Kecamatan terluar harus secepatnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate. 

selanjutnya, perlu penambahan tunjangan guru-guru yang melaksanakan tugas di pulau terluar Kota Ternate seperti Batang Dua, Pulau Hiri dan Pulau Moti, penyediaan sarana dan prasarana guru serta fasilitas yang memadai untuk menunjang proser belajar mengajar siswa

Perlu percepat pembentukan peraturan daerah tentang Pendidikan diniyah dalam rangka penguatan pelaksana kurikulum  diniyah dan perlunya penambahan MCK di tiap-tiap sekolah, baik SD maupun SMP sesuai perimbangan jumlah siswa. (red)