SOFIFI, OT - Kekosongan jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Kadikjar) Provinsi Maluku Utara, pasca penahanan Imran Yakub mendapat sorotan dari akademisi Universitas Bumi Hijrah Maluku Utara, DR. Isra Muksin.
Isra menilai, kekosongan jabatan Kadikjar Maluku Utara paska penetapan tersangka terhadap Imran Yakub, oleh KPK pasti berdampak pada pelayanan administrasi dan lainnya di instansi tersebut.
"Kami minta Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Maluku Utara segera mengisi kekosongan Kepala Dinas Pendidikan Provinis Maluku Utara setelah KPK menahan Imran Yakub dalam dugaan suap mantan gubernur AGK beberapa waktu lalu," ungkap Isra melalui rilis yang diterima redaksi indotimur.com pada Kamis, (11/7/2024).
Menurut Isra, Pj. Gubernur Malut perlu menunjuk pengganti Kadis Pendidikan agar proses pelayanan pendidikan terutama satuan pendidikan tingkat SMA/SMK tidak terganggu.
"Ini sudah masuk tahun ajaran baru maka pelayanan intens akan ditingkatkan, dimana para calon mahasiswa (siswa SMA yang lulus), akan melakukan berbagai macam pengurusan di instansi tersebut," tulis Isra dalam rilisnya.
Selain itu, dia juga memberikan ultimatum kepada Pj Gubernur agar, lebih jeli dan teliti terkait penunjukan kadis pendidikan yang baru, karena harus paham masalah pendidikan di Maluku Utara.
"Jadi semisalnya, calon kepala dinas pendidikan harus memiliki track record yang baik terutama dalam hal pengelolaan keuangan, minimal tidak ada temuan dari Inspektorat selama yang bersangkutan menjadi ASN, hal ini sangat beralasan karena saat ini KPK sedang konsentrasi memberantas korupsi di lingkup Pemprov Malut, termasuk dinas pendidikan," terangnya.
Selain itu kata Alumnus Doktor Pajajaran Bandung ini, Kepala Dinas nantinya, harus memiliki tatakelola yang baik, hal ini dikarenakan, lembaga dinas pendidikan masih kurang baik, ini ditandai dengan disiplin pegawai yang sangat minim.
"Jadi selama ini aktivitas perkantoran hanya dibuka Senin – Rabu. Sedangkan di hari Kamis-Jumat tidak ada aktivitas sama sekali, bahkan segala aktivitas dan kegiatan lebih banyak dilakukan di Ternate. Selain itu, pembagian tugas dan kewenangan kepada masing-masing bidang di internal dinas pendidikan harus merata sehingga tidak terjadi konflik internal," sebutnya.
Isra juga meminta, agar calon kepala dinas pendidikan harus mampu meningkatkan mutu pendidikan Provinsi Malut sehingga mampu bersaing dengan provinsi lain di Indonesia.
"Jadi minimal calon kadis harus mampu memperhatikan empat point penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, yaitu: kebijakan, kepemimpinan kepala sekolah, infrastruktur, dan proses pembelajaran," terangnya.
Terkait dengan kekosongan kadis pendidikan, Isra juga, mengajak kepada seluruh elemen agar mengawal proses pergantian kadis pendidikan ini terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga hal yang terjadi sebelumnya jangan terulang lagi.
"Saya juga tegaskan kepada Pj. Gubernur Maluku Utara agar pada saat mengangkat kepala dinas pendidikan jangan mengedepankan kepentingan politik, tapi lebih pada kompetensi dan kemampuan kepala dinas yang mampu menjawab seluruh masalah yang selama ini terjadi di internal dinas pendidikan provinsi Maluku Utara," tutupnya.
(iel)
