TERNATE, OT - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)  Kecamatan Pulau Ternate, mengeluhkan honor yang diterima saat pelaksanaan Pilihan Umum (Pemilu) tahun ini.

Kepada indotimur.com Ketua PPK Kecamatan Pulau Sabaha Saleh mengatakan, pelaksana Pemilu di tingkat atas, sudah harus memikirkan honor atau kesejahteraan bagi petugas di lapangan.

Kata dia, penyelenggara di tingkat atas, KPU RI, Bawaslu RI hingga pelaksana di tingkat daerah KPU Provinsi dan Kabupaten/Kotqla, sudah harus mempertimbangkan honor atau kesejahteraan pelaksana di tingkat bawah, baik PPK maupun PPS dan KPPS.

"Apabila penyelenggara di tingkat atas dan Pemerintah tidak memperhatikan  menyangkut masalah keuangan, maka ada kesulitan yang terjadi ditingkat Provinsi maupun di Kota dan Kelurahan,  terutama anggota KPPS,  keluhnya. 

Sabaha mengaku, honor sebesar Rp, 500 ribu yang diterima, tidak sebanding dengan pekerjaan dan resiko yang dihadapi pelaksana di tingkat Kelurahan dan Kecamatan.

"Mereka berpikir honor kecil pekerjaannya sangat  banyak sekali,  jangan memperhatikan bahwa,  1 hari dapat 500 ribu itu kerugian banyak sekali untuk penyelenggara tingkat bawah," cecarnya.

Untuk itu, dia berharap, ada kebijakan pemerintah dan penyelenggara di tingkat atas untuk meninjau kembali honor yang ditetapkan dalam proses Pemilu tahun ini. "Kami mohon kepada KPU RI bahkan Provinsi, bahwa pekerjaan ini, kita kerja untuk hidup,  bukan untuk mati," tegasnya.

Sementara itu, Idhar B. Djen, salah satu anggota PPK kepada indotimur.com mengeluhkan, besaran uang makan yang diterima petugas di tingkat bawah, "PPK hanya mendapat uang makan sehari Rp 20.000, cuman itu operasionalnya, memangnya kita ini robot?" tanya Idhar kecewa.

Dia mengatakan, jika angka itu dikalkulasikan dengan kebutuhan, maka dipastikan tidak cukup, "hal lain di luar hitung RKA itu tidak tertuang,  sementara kita harus bolak balik, ini adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan," harapnya.

Dia juga meminta pemerintah dan pihak penyelenggara tingkat atas untuk mengkaji ulang kesejahteraan bagi pelaksana di tingkat bawah, "pemerintah dan penyelengga di.tingkat atas, harus mengkaji kembali bagaimana metodenya sehingga pada pelaksanaan Pemilu di periode akan datang tidak seperti sekarang, karena menyangkut kesejahteraan sangat penting," pintanya.(zum)