"Kekuasaan dimana-mana selalu diperebutkan oleh segelintir orang tanmpa memandaang suku, agama, ras. langengnya sebuah kekuasaan di setiap negara tergantung sistem penataan para pemimpin, sementaara  kekuasaan di negara indonesia saat ini  memaksakan kehendak rakyat harus tunduk serta patuh pada kebijakan yang sifatnya menindas.Tentunya hal ini menjadi suatu budaya  masyarakat akar rumput di indonesia. 

"Logika bangsa indonesia lebih cenderung memandang pemimpin sebagai penguasa, kemudian yang memimpinpun selalu bertingkah dan berperilaku dengan pendekatan logika yang sama  cara berfikir seperti ini pasti mengalami kekeliruan dalam mengambil  sebuah tindakan dan keputusan." Definisi arti dari penguasa dan pemimpin jelas berbeda.Penguasa adalah orang menguasai segala hal termasuk manusia jika ia berkuasa tentu iya dapat melakukan sebuah keinginan dan kehendaknya meskipun harus mengorbankan manusia lain.

"Sementara pemimpin identik dengan kebijaksanaan ketika dia di percayakan dan di rekomendasikan oleh masyarakat melalui momen pemilu untuk duduki jabatan strategis. "Indonesia dalam beberapa pekan lalu baru saja kita melewati sebuah momentum pemilihan umum yakni Pemilihan Peresiden (Pilpres) kemudian Pemilihan Legeslatif (Pileg). Secara serentak melalui momentun ini ada legitimasi para "Capres dan Caleg" saling memperebutkan kekuasaan.

Pemilihan umum merupakan hajatan rakyat yang dimediasi oleh negara oleh karena itu' pasca pemilu para pemimpin direkomendasi  bisa mendorong tingkat kesejahtran keadilan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, hukum, tentunya hal ini menjadi sebuah keharusan bagi para "Capres dan Caleg" atas amanah  telah di berikan oleh masyarakat karena kekuasaan tertinggi dalam negara berada di kedaulatan tangan rakyat.

"Oleh karena itu, jika sebuah kekuasaan tidak mengakomodir kepentingan rakyat maka penulis menolak bahwa cita-cita reformasi di bangsa Indonesia belum sepenuhnya mewujudkan kehidupan rakyat yang sejahtra, adil, dan makmur,  penulispun berasumsi kondisi bangsa saat ini rakyat hidup dibawa tirani penindasan.

Hannah Arrend dalam bukunya Jenny Edkins dan Nick Voughan Williams (Teori-Teori Kritis ( 45). Berpendapat bahwa politik dipandang pada dasarnya berkaitan dengan akumulasi "Power Kekuasaan" atas pihak lain dengan akumulasi kepemimpinan terhadap pihak lain Power Kekuasaan. Di pandang sebagai instrumen aturan yang menghasilkan suatu hubungan hierarki dan koersif antar penguasa di kuasai

"Dari pernyataan di atas, maka penulis berasumsi bahwa di indonesia, masih terapkan  praktek kekerasan sebagai instrumen legitimasi kekuasaan." Hal ini biasanya terjadi  tingkatan Nasional maupun Lokal dinamika kekuasaan dan birokrasi tidak beda jauh mengapa demikian? karena setiap kekuasaan menjadi taruhan bagi elit-elit politik yang kategorisasi secara pikiran serta tindakan tidak sehat dalam tubuh kekuasaan demokrasi, sehingga wajar penulis menjastifikasi bawha demamnya demokrasi dikarenakan kehilangan jadi diri bangsa.

Olle Tornquist dalam bukunya John Harriss dkk (Politisasi Demokrasi Politik Lokal Baru (283), berpendapat bahwa ada kesepakatan luas tentang pentingnya demokrasi sebagai kontrol rakyat terhadap masalah publik yang berdasarkan pada kesetaraan secara politis. Selain itu, demokrasi dicirikan dengan kualitas partisipasi, otorisasi, representasi, akuntabilitas, transparansi, tanggungjawab, dan solidaritas.

"Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan dari demokrasi yang sejatinya, maka keterlibatan dan partisipasi aktif dari rakyat harus di berlakukan oleh bangsa ini. Yang menjadi pertanyaanya adalah apakah pernyataan Olle Tornquist diatas pernah di lakukan oleh para penguasa di indonesia?

 Fakta membuktikan bahwa indonesia belum pernah mempraktekan demokrasi semacam ini,  yang ada hanya demokrasi dipolitisasi melalui wacana-wacana berbaur tidak sehat di kehidupan masyarakat.

Kondisi demokrasi yang seperti ini saya berkesimpulan bahwa indonesia mengalami darurat demokrasi, sebab yang di praktekkan  melenceng jauh dari hakikat demokrasi yang sejatinya, maka penglihatan rakyat pada demokrasi sampai saat ini belum nampak dan jelas, alias masih buram dan prakteknya bisa dikatakan tidak  terealisasi 100.

"Oleh karena itu, melalui tulisan ini  penulis mengajak kepada kita semua atas nam "Rakyat dan Pemerintah" untuk mengawal agenda-agenda  praktek demokrasi di bangsa ini dan kembali menata serta mengobati patologi (Penyakit), dalam tubuh birokrasi  dengan tujuan memperbaiki cita-cita reformasi yakni mewujudkan kehidupan rakyat yang adil, makmur, sejahtera, serta bebas dari praktek otoriter yang agresif dan represif. 

"Kekuasaan Hanya Bisa Bertahan selama kita mematuhinya. Maka lawan, lawanlah jika itu bisa  (Che Guevara).(ded)