Oleh: Yunan Rahmanto

Seringkali muncul dalam benak pikiran kita, sebenarnya uang negara atau yang lebih dikenal dengan APBN itu dipergunakan untuk apa saja sich? Sehingga yang sering terjadi adalah  kesimpangsiuran informasi terkait dengan penggunaan dana APBN. Informasi yang tidak pasti dalam masyarakat dapat mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah dalam mengelola uang rakyat menjadi menurun.

Kementerian Keuangan selaku Institusi yang diberi tugas untuk Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi terkait penggunaan dana APBN kepada masyarakat dengan sejelas-jelasnya, dengan harapan dengan adanya informasi tersebut masyarakat menjadi paham dan tidak mudah termakan isu-isu atau berita hoax mengenai penggunaan dana APBN.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu sendiri merupakan instrumen fiskal yang digunaan oleh Pemeriantah untuk mencapai tujuan bernegara, mewujudkan pembangunan, pemerataan, serta kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Pemerintah dalam melaksanakan APBN sebagai amanat rakyat, tentunya harus dikelola dengan tata kelola yang baik (good governance) agar keluaran / output yang dihasilkan atas program-program yang dituangkan dalam APBN tersebut secara nyata dan optimal dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan dana APBN, secara berkala Kementerian Keuangan menyajikan data capaian APBN dalam periode  bulanan berbentuk buletin dengan nama APBN KITA atau merupakan kepanjangan dari APBN Kinerja dan Fakta.

APBN KITA dapat di download di situs resmi Kementerian Keuangan yaitu www.kemenkeu.go.id. Berbagai macam informasi dapat kita peroleh dari APBN KITA mulai dari postur APBN, perkembangan ekonomi makro, penerimaan pajak, penerimaan bea dan cukai, penerimaan Negara Bukan Pajak, belanja pemerinatah pusat, transfer daerah dan dana desa,pembiayaan utang, dan informasi terkait kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan APBN.

Seperti pada APBN KITA edisi bulan Februari 2021, dengan mengambil tagline Jaga sentiment Positif Pemulihan Ekonomi, #Uangkita Perkuat Implementasi dan Sinergi Kebijakan Ekonomi, Menteri Keuangan dalam pengantarnya menyampaikan bahwa Pemulihan ekonomi dengan berbagai respon kebijakan pemerintah yang luar biasa akan terus diupayakan dan dipelihara atau diakselerasi, dengan menggunakan berbagai instrumen yang ada. Maka kebijakan PPKM maupun 3M dan 3T diharapkan akan terus bisa secara efektif mengendalikan dan mengatasi penyebaran Covid-19 termasuk upaya vaksinasi.

Selanjutnya informasi mengenai kinerja perekonomian nasional dimana mengawali tahun 2021, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir Januari tercatat Rp104,97 triliun atau 5,74 persen dari target pada APBN 2021. Secara nominal, realisasi komponen penerimaan yang bersumber dari Perpajakan mencapai Rp80,96 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp19,11 triliun, dan realisasi Hibah mencapai Rp4,9 miliar.

Capaian tersebut lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu, melanjutkan kontraksi yang terjadi pada akhir tahun 2020. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tumbuh negatif 4,83 persen (yoy).

Informasi mengenai realisasi belanja negara juga tersaji dalam buletin ini dimana sampai dengan akhir Januari tahun 2021 belanja negara mencapai Rp145,77 triliun (5,30 persen dari pagu APBN 2021), meningkat 4,19 persen (yoy) jika dibandingkan realisasi tahun 2020.

Selanjutnya untuk realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Januari 2021 mencapai Rp2,27 triliun atau 1,3 persen dari pagu APBN 2021.

Sementr informasi mengenai realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan akhir Januari 2021 mencapai Rp51,10 triliun atau 6,42 persen dari pagu APBN 2021 yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp50,35 triliun (6,96 persen) dan Dana Desa Rp0,75 triliun (1,05 persen).

Secara lebih rinci, realisasi TKD hingga akhir Januari 2021 hanya berasal dari realisasi Dana Perimbangan Rp50,35 triliun (7,31 persen), sedangkan Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan DIY, belum ada realisasi dikarenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bulan Januari bukan merupakan waktu penyaluran atas jenis dana transfer dimaksud.

Realisasi Dana Desa sebesar Rp0,75 triliun lebih tinggi Rp0,42 triliun (126,42 persen) dibandingkan realisasi Dana Desa pada periode yang sama tahun 2020 yang hanya sebesar Rp0,33 triliun.

Di awal tahun 2021, defisit APBN hingga akhir Januari telah mencapai Rp45,70 triliun atau sekitar 4,5 persen dari Pagu APBN (0,26% PDB).

Selain itu juga diinformasikan mengenai perkembangan ekonomi makro sampai dengan triwulan IV tahun 2020 dimana pertumbuhan PDB Triwulan IV-2020 sebesar -2,19 persen (yoy) lebih tinggi dari kinerja dua triwulan sebelumnya masing-masing kontraksi -5,32 persen di Triwulan II dan -3,49 persen di Triwulan III.

Selanjutnya terdapat informasi mengenai tingkat inflasi sampai dengan bulan Januari 2021 dimana inflasi tercatat sebesar 0,26 persen (mtm) atau 1,55 persen (ytd) yang terutama dipengaruhi oleh tekanan inflasi pangan. Selanjutnya informasi tentang nilai tukar rupiah juga disajikan dalam APBN KITA dimana data per Januari 2021 nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada awal tahun 2021 mengalami penguatan seiring dengan sentimen positif di pasar keuangan dengan adanya kejelasan pengembangan vaksin.

Juga terdapat informasi mengenai sektor pariwisata dan sektor pendukung terkait seperti restoran, hotel, dan transportasi merupakan sektor yang paling terdampak dengan adanya pandemi Covid-19.
Sektor pariwisata secara khusus memiliki peran penting dalam menghasilkan devisa dan penyerapan tenaga kerja. Kunjungan wisatawan manca negara (wisman) ke Indonesia hingga Desember 2020 masih mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia Desember 2020 mengalami penurunan dalam sebesar 88,08 persen dibanding jumlah kunjungan pada Desember 2019. Namun jika dibandingkan dengan bulan November 2020 meningkat sebesar 13,58 persen.

Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia selama 2020 mencapai 4,02 juta kunjungan atau turun 75,03 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman selama 2019 yang berjumlah 16,11 juta kunjungan. Penurunan jumlah kunjungan wsiatawan ini berdampak terhadap sektor perhotelan.

Data sektor perhotelan pada Desember 2020 menunjukkan bahwa Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang mencapai rata-rata 40,79 persen atau turun 18,60 poin dibandingkan dengan TPK Desember 2019 yang tercatat sebesar 59,39 persen. namun, jika dibandingkan dengan TPK November 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,65 poin.

Selain berbagai macam informasi terkait dengan APBN yang berupa angka disertai dengan penjelasannya, APBN KITA juga menyampaikan informasi terkait dengan program-program yang telah dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah dalam tahun 2021 mulai dari komitmen Pemerintah untuk mengelola Pembiayaan Pemerintah dengan Prudent untuk  Dukung Keberlanjutan Pemulihan Ekonomi Tahun 2021, perpanjangan insentif pajak, kelanjutan Tiga Prioritas Utama Program PEN Agar Dapat Pulih Bersama, dan Insentif/Stimulus Listrik.

Dengan adanya berbagai informasi yang disajikan dalam APBN KITA diharapkan masyarakat menjadi tercerahkan tentang dana APBN sehingga diharapkan kesimpangsiuran informasi yang terjadi dimasyarakat dapat dihindarkan.(red)