TERNATE, OT- Ketua Umum Pengprov FORKI Malut, M. Sahid Hanafi menyikapi dingin mosi tidak percaya yang ditujukan sejumlah perguruan Karate se-Maluku Utara terhadapnya.
Menurut Sahid, mosi tidak percaya itu adalah dinamika yang terjadi di sebuah organisasi termasuk di FORKI Malut. Bahkan bagi dia, dinamika semacam ini dibutuhkan karena akan menjadi kekuatan dalam mengoreksi setiap pergerakan organisasi.
"Olehnya itu saya atas nama Ketum FORKI Maluku Utara saya sangat berterimakasih ke semua pihak yang telah mengoreksi saya untuk memperbaiki langkah-langkah ke depan Inshaa Allah FORKI akan terus berbenah ke depan nanti demi kemajuan SDM dan khususnya prestasi atlet," kata Sahid, Sabtu (30/3/2024).
Kata Sahid, persoalan internal FORKI saat ini dianggapnya sebagai dinamika dan ini bukan kali pertama terjadi. Semisalnya penolakan Sekum dan surat pengunduran diri sejumlah pengurus. Tapi ia meyakini nantinya akan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Termasuk persoalan terakhir terkait mosi tidak percaya karena dirinya dinilai lalai dalam menjalankan roda organisasi Pengprov FORKI Malut.
"Kalau menyangkut itu, itu adalah hal internal yang pada akhirnya kita bisa selesaikan secara internal yang jelas hari ini saya akui bahwa saya juga adalah manusia yang kadang mengurus begitu banyak orang tidak mungkin bisa kita memenuhi keinginan dari semua orang," ungkap dia.
Dia menambahkan, faktanya apa yang dituangkan dalam poin-poin mosi tidak percaya yang jelas Pengprov FORKI dalam setiap event kejuaraan baik daerah maupun tingkat nasional.
Padahal, rekan-rekan yang sudah mengirimkan surat penolakan terhadap Sekum kemudian mengundurkan diri bahkan sampai terakhir membuat surat mosi tidak percaya pun. Nyatanya mereka masih tetap dilibatkan dan mereka terlibat secara aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengprov FORKI Malut.
"Jadi event kejuaraan yang dilaksanakan di daerah sampai nasional mereka masih dilibatkan, terakhir bahkan mereka meminta dukungan terhadap kegiatan kejuaraan dalam rangka memperingati hari jadi Kota Ternate yang dilaksanakan perguruan INKADO itu kita masih fasilitasi memberikan surat tugas wasit dan sebagainya dan mereka terlibat semua," jelasnya.
Selain itu, sebagai Ketum hal yang perlu kita sanggahan dari isu-isu yang mereka sampaikan dalam mosi tidak percaya seperti dijelaskan diawal kiranya perlu diluruskan. Bahwasanya mereka menilai bahwa semua kegiatan organisasi hanya dijalankan oleh sekretaris umum tanpa melibatkan pengurus yang lain maupun pengurus-pengurus di perguruan.
"Jadi itu satu hal yang harus saya sanggah dan tidak mungkin. Karena organisasi bersifat kolektif kolegial sebagai Ketum dan perangkat organisasi yang lain ini selalu terlibat aktif dalam setiap kegiatan. Sehingga sungguh tidak mungkin suatu kegiatan kejuaraan daerah maupun nasional hanya bisa dijalankan hanya seorang sekretaris umum," timpalnya.
Berikutnya, dalam mosi mereka menilai kami melakukan pencekalan serta tidak mengeluarkan surat keputusan atas terpilihnya ketua Pengcab FORKI Ternate saat itu ialah Samin Marsaoly.
Bahwasanya perlu disampaikan bahwa Pengcab FORKI Kota Ternate belum terbentuk. Oleh karena itu untuk melaksanakan suatu musyawarah cabang tingkat kabupaten/kota wajib surat mandat dengan menunjukkan karateker beberapa orang mewakili perguruan untuk melaksanakan pelaksanaan musyawarah cabang.
"Seperti yang mereka lakukan waktu itu dan yang terpilih sebagai ketua yakni ibu Henny Sutan Muda," akunya.
Yang sayangnya, kami langsung mengeluarkan pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat dan tidak memiliki legal standing. Karena FORKI Maluku Utara tidak pernah mengeluarkan mandat atau karateker kepada siapapun justru beberapa rekan-rekan perguruan mereka mengangkat diri mereka sendiri dengan menggunakan kop surat dan stempel FORKI Kota Ternate.
"Dan itu suatu hal yang tidak mungkin sehingga pelaksanaan musyawarah cabang Kota Ternate oleh Pengprov FORKI Malut menyatakan dan menolak bahwa musyawarah itu sudah dilakukan 2 kali. Nyatanya hanya satu kali mereka lakukan dan terpilih pak Samin Marsaoly pada saat itu," tegas Sahid.
Terlepas dari itu, kepengurusan Pengprov FORKI Malut periode 2021-2025 terus melakukan pembinaan terhadap atlet. Hal ini dibuktikan dimasa sebelumnya olahraga karate tidak pernah masuk kegiatan pemerintah baik daerah maupun pusat.
"Di periode kita ini cabang olahraga karate resmi tercatat dan masuk dalam kalender kegiatan pemerintah baik daerah maupun pusat yakni POPDA, POPNAS dan FOP nah ini kan menjadi suatu kebutuhan bagi karateka kita di Maluku Utara dan ini tentunya hasil kerja keras dan perjuangan rekan-rekan pengurus FORKI Malut di periode ini," tuturnya
Untuk itu, Sahid menghimbau kepada seluruh rekan-rekan tinggalkan itu egoisme perguruan jangan menafikan apa-apa yang kita sampaikan dalam beberapa poin di mosi tidak percaya yang pada dasarnya semua terlibat dalam semua kegiatan baik seluruh pelatih maupun atlet mereka selalu diikut sertakan tentunya dengan proses seleksi yang berkelanjutan.
"Tinggalkan egoisme perguruan mari sama-sama kita bangun olahraga karate yang mana ini adalah olahraga prestasi. Sehingga dapat memberi prestasi yang terbaik dan membanggakan buat daerah kita. Buka saling menjatuhkan satu sama lain," pungkas Sahid mengakhiri.
(ier)
