TERNATE, OT - Maraknya fenomena pemberhentian Kepala Desa (Kades) oleh Kepala Daerah pada berbagai daerah termasuk di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, mendapat atensi dari Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Maluku Utara.

Dalam pandangannya, Papdesi Maluku Utara menilai kebijakan pemerintah daerah tersebut, tidak mengakomodir kepentingan warga.

"Bahwa upaya kami secara maksimal, akan kami tempuh untuk mendapatkan keadilan," tegas Ketua Papdesi Maluku Utara, Rudi Duwila dalam rilisnya yang diterima redaksi indotimur.com 

Menurutnya, Kades merupakan perpanjangan tangan pemerintah di daerah, sehingga diharapkan Pemda tidak semena-mena mengambil kebijakan yang nantinya bertolak belakang dengan kepentingan masyarakat di Desa.

"Diharapkan seluruh Kades di Kepulauan Sula, agar tidak terpancing untuk melakukan provokasi atau terprovokasi, dengan adanya isu maupun pengembangan opini yang dilakukan oleh oknum atau kelompok, dengan tujuan menciptakan situasi yang tidak kondusif di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara," imbau Rudi.

Papdesi Maluku Utara, kata dia, akan mengawal dan mencermati setiap perkembangan di wilayah Maluku Utara termasuk di Kabupaten Kepualauan Sula. "Prinsipnya Papdesi Maluku Utara, akan tetap mengawal kondisi ini, agar warga desa di sana, mendapat kebijakan yang pro mereka," tandasnya mengakhiri.

 (fight)