JAKARTA, OT - Wali Kota Ternate, Dr M Tauhid Soleman menghadiri kegiatan Penyampaian Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang dirangkai dengan Seminar Nasional bertempat di Cendrawasih Room Gedung Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Senin (8/7/2024).
Dalam kegiatan ini Wali Kota Ternate, Dr M Tauhid Soleman didampingi oleh Kepala BPKAD Kota Ternate, Abdullah H M Saleh dan Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kota Ternate, Faizal Badaruddin.
Kegiatan yang dibuka langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo itu, turut dihadiri para kepala daerah, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, ketua-ketua DPRD se-Indonesia, para kepala BPK Perwakilan se-Indonesia serta tamu undangan lainnya.
Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan, penyelenggara pemerintah harus licah, cepat dan taktis. Selain itu, harus mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun.
Dia juga meminta agar akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang dan tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorinetasi pada proses.
“Kita harus lebih berani untuk fokus pada hasil, fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat, fokus pada capaian yang membawa kemajuan negara ini, walaupun kita tahu deregulasi sudah banyak dilakukan, namun regulasi yang tidak sinkron masih kita tanamkan. prosedur birokrasi yang rumit juga masih banyak dalam praktek di lapangan, izin diganti pertimbangan, izin diganti rekomendasi sama saja, urusnya ruet baik di pusat maupun di daerah," papar Jokowi dalam pidatonya.
Presiden juga meminta dukungan BPK dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung pemerintahan ini berjalan dengan baik untuk membawa kemajuan Indonesia.
“Saya juga mengharapkan dukungan BPK untuk perbaikan ekosistem pemerintahan yang akuntabel sekaligus fleksibil dan berorientasi pada hasil”, tambah Jokowi.
Presiden Jokowi yakin presiden terpilih kedepan akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK. “Saya juga meminta kepada para Menteri, kepala Badan dan para kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi dari pemeriksaan BPK agar pengelolaan keuangan APBN dan APBD kita semakin hari semakin baik”, harap presiden.
(fight)
