TERNATE, OT- Untuk mengantisipasi peningkatan penyebaran virus Corona (Covid-19) di provinsi Maluku Utara disertai meningkatkan jumlah kasus penderita, Pemprov Provinsi Maluku Utara (Malut) mulai mencari lokasi alternatif sebagai tempat isolasi.

Namun,  sampai saat ini keinginan Pemprov tersebut masih belum terpenuhi, karena dari tiga lokasi yang dituju masih belum disetujui masing-masing pemilik. Lokasi yang dimaksud Balai Latihan Kerja (BLK) Ternate, Wisma Haji milik Kementerian Agama di Ternate dan SKB milik Pemkot Ternate.

Untuk Balai Latihan Kerja (BLK) Ternate masih digunakan untuk pelatihan, begitu juga Wisma Haji milik Kementerian Agama di Ternate masih dikonsultasikan ke Kementerian Agama di Jakarta, sedangkan SKB terjadi penolakan dari masyarakat kelurahan Dufa-Dufa.

“Kita sudah melihat dan mengkonsultasikan lokasi-lokasi tersebut, tapi ada beberapa lokasi yang kita masih menyurati Kementerian terkait sebagai pemilik,” kata Sekda Provinsi Malut, Samsuddin A. Kadir kepada wartawan, Rabu (25/03/2020) di Ternate.

Untuk lokasi SKB milik Pemkot Ternate yang mendapat penolakan warga setempat, Samsudin mengaku, sah-sah saja jika ada masyarakat yang menolak karena belum ada sosialisasi.

Untuk itu, Samsuddin berharap, Pemkot Ternate melakukan sosialisasi terhadap warga agar dapat dipahami terkait dengan fungsi ruang isolasi yang rencanakan tersebut. Sebab lokasi isolasi bukan bagi penderita tetapi dikhususkan bagi ODP misalkan baru tiba di Ternate lewat bandara atau pelabuhan laut yang berasal dari daerah terpapar langsung dilakukan isolasi di situ.

“Jadi Pemkot harus melakukan sosialisasi lokasi yang dimaksud bukan pasien positif, tetapi bagi ODP agar muda dipantau oleh petugas kesehatan. Kalau pasien positif atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP) kita isolasi di RSUD Chasan Bosoirie,” kata mantan Pj Bupati Pulau Morotai ini.

Samsuddin mengaku, lokasi yang nantinya dijadikan tempat isolasi dimaksud baik itu milik pemerintah maupun swasta tidak menjadi masalah. Begitu juga ada pihak pemilik hotel yang bersedia dijadikan lokasi isolasi juga Pemda Provinsi siap memplot anggarannya.

“Kenapa tidak kalau ada hotel yang bersedia dan harus membayar, Pemda Provinsi siap membayar biaya hotel yang dijadikan lokasi isolasi,” kata Samsuddin.(red)