Home / Berita / Nasional

Ketua Apeksi: Kota Saat Ini Diperhadapkan dengan Tantangan yang Berbeda dan Sangat Rumit

09 Agustus 2022
Ketua Dewan Pengurus Apeksi, Bima Arya Sugiarto saat memberikan sambutan pada pembukaan Rakernas Apeksi di Padang

PADANG, OT- Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Bima Arya Sugiarto mengatakan, kota saat ini diperhadapkan dengan tantangan yang berbeda dan sangat rumit.

“Hari ini tantangan kita lebih berat dari pada wali kota-wali kota sebelum kita, rasanya wali kota sebelum kita itu tidak dihadapkan pada tantangan seperti ini. Kota saat ini diperhadapkan dengan tantangan yang berbeda dan sangat rumit,” ujar Bima Arya yang juga Wali Kota Bogo ini dalam sambutannya di acara pembukaan Rapat Kerja Nasional XV Apeksi, Minggu (7/8/202) malam di Kota Padang, Sumatera Barat.

Menurut Arya, ada misi yang hampir tidak mungkin, yakni. Pertama, para wali kota dituntut bergerak cepat untuk pemulihan ekonomi. Kedua, ada tsunami regulasi yang turunan-turunannya yang harus diakselerasi. Ketiga, infrastruktur harus digenjot dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan. Dan keempat para wali kota diminta untuk bergerak kencang guna mengikuti arahan Presiden agar meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri.

“Ada target angka. Kemarin itu hanya disebutkan kota-kota yang sudah baik, tapi nanti akan dibuat punishment bagi kota-kota yang masih di bawah angka. Maka dari 4 poin di atas kita juga harus menyiapkan suksesi. Suksesi bagi kota kita dan suksesi bagi Indonesia, bahkan konsekuensi juga banyak maka ini sebenarnya tidak mudah. Wali kota sebelum kita tidak dihadapkan pada tantangan yang begitu barat dan tantangan yang komplek sperti ini,” kata Bima Arya. 

Wali Kota Bogor ini mengaku, pemulihan ekonomi itu tidak mudah ketika regulasi yang abu-abu dan tumpang tindih, ketika para menteri tidak membuat tugasnya lalu membuat turunan-turnannya atau ketka menteri tidak bekerja maka beban ada daerah.

Beruntung, kata Bima, MK mempertahankan bahwa UUD Cipta Kerja harus diperbaiki jika tidak semua kepala daerah akan repot di lapangan karena akan berdampak pada PAD, berdampak pada aspek akselarasi ekonomi dan pemuluhan ekonomi. Belum lagi berbicara SIPD dan dampak UU hubungan keuangan pusat dan daerah.

“Semua itu kita akan sampaikan ke pemerintah pusat, pemerintah harus realistis karena tidak mungin semuanya akan terlaksana, hubungan keuangan pemerintah daerah itu memandatkan banyak. Jadi isnya Allah kita akan smapaikan ke pemerintah pusat, kita akan kerja keras tapi tolong targetnya realistis,” harapnya.

Bukan hanya itu, belum lagi bicara soal jabatan fungsional, masalah pajak penerangan jalan karena ada keputusan MK yang harus dipatuhi sehinggga kota-kota harus mengembalikan pajak yang sudah ditermia, maka ini sangat rumit dan masalahnya sangat komplet.

“Kita punya pertanyaan besar, yakni hilangnya dana Kelurahan. Padahal kemarin kita diundang oleh Banggar DPR untuk RDP. Menurut Banggar, di UU keuangan pusat dan daerah itu sudah jelas barangnya karena sudah ada di DAK, tapi menurut kami belum jelas karena pagunya berapa, apakah di kelurahan, apakah di dinas dan tranparansi seperti apa, semuanya belum jelas,” kata Bima.

“Semua itu kita akan laksanakan semampu kita, dengan catatan sangat banyak yang nantinya kita artikulasikan ke pemerintah pusat. Kita akan taat semua itu, kita akan akselarsikan dan kita akan maksimalkan yang diminta oleh pemerintah pusat tapi dengan catatan, yaitu roh dari otonomi daerah dan kearifin lokal hars jadi semngat utama,” pungkasnya.(red)


Reporter: Tim

BERITA TERKAIT