HALSEL OT - Rencana Kedatangan Presiden RI Joko Widodo ke Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) dinilai mengganggu stabilitas keuangan daerah.
Alim Rahman, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Reformasi, Senin (9/10/2017) menilai ada banyak masalah yang menimpa Pemkab Halsel tdalam rangka menyambut kedatangan Jokowi di daerah yang dijuluki Saruma itu.
Pasalnya, saat ini anggaran Pemkab Halsel lebih difokuskan pada persiapan kedatangan Jokowi sehingga semua instansi terkait di Pemkab Halsel beralasan keuangan daerah belum stabil, sehingga belum bisa dilakukan proses pembayaran gaji pegawai dan lainnya.
"Sejumlah pengusulan anggaran saat ini tidak diproses, karena alasan anggaran dipergunakan kesiapan menyambut presiden, ini kan aneh," tandas Alim.
Bahkan, hasil penelusurannya, Alim mengaku menemukan fakta, para pegawai mengaku kecewa dan heran dengan sikap pimpinan SKPD yang beralasan, keuangan daerah hanya kurang lebih Rp 2 miliar yang diperintahkan oleh bupati untuk tidak mengeluarkannya sambil menunggu kesiapan kebutuhan Presiden. "Kalau seperti ini, berarti kedatangan presiden menjadi beban Pemkab," tandasnya.
Seharusnya, kata Alim, Festifal Internasional Widi itu salah satu event tingkat nasional, maka semua fasilitas menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Maluku Utara. "Pemkab Halsel hanya menyiapkan sejumlah tempat untuk dikunjungi presiden. Kalau tidak dialokasikan pada perubahan maka DPRD Malut dibubarkan saja, karena tidak berdampak sedikitpun pada kepentingan masyarakat Halsel," tegasnya.
Menaggapi tudingan tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Halsel, Aswin Adam membantah hal itu. "Tidak betul itu, memang ada rasionalisasi anggaran menyesuaikan dengan pusat tetapi bukan berarti di SKPD tidak ada anggaran sama sekali buktinya anggaran rutin SKPD tidak dipangkas jadi anggaran tetap ada," singkat Aswin.(red)
