HALTIM, OT - Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mendukung penuh implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
Hal itu disampaikan Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub saat memimpin kegiatan Forum Komunikasi Pemangku Kepentinga Utama Kabupaten Halmahera Timur (22/03).
Ubaid menyebutkan, saat ini pihaknya tengah fokus meningkatkan cakupan peserta JKN-KIS di wilayahnya. Saat ini jumlah penduduk yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS adalah sejumlah 75.830 jiwa atau 78,95% dari keseluruhan jumlah penduduk yang berjumlah 96.054 jiwa.
Dia pun menetapkan langkah serta strategi untuk meningkatkan cakupan peserta JKN-KIS di Kabupaten Halmahera Timur. Langkah yang diambil di antaranya adalah dengan mengoptimalkan rekrutmen pekerja di badan usaha. Menurutnya, Kabupaten Halmahera Timur merupakan salah satu kabupaten yang memiliki cadangan nikel terbesar di Maluku Utara sehingga perusahaan tambang banyak berdiri disana.
“Ada potensi karyawan yang dapat didaftarkan menjadi peserta JKN-KIS. Saya minta Disnaker dan DPMPTSP berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk melakukan pengecekan, memastikan seluruh karyawan sudah terdaftar,” ungkap Ubaid.
Selain karyawan swasta, Ubaid juga mewajibkan seluruh ASN di wilayah kerjanya untuk mendaftarkan keluarganya yang meliputi suami/istri beserta anaknya. Pihaknya akan menerbitkan surat edaran agar seluruh ASN dapat segera menjalankannya. Dia juga meminta Badan Kepegawaian untuk melaporkan secara rutin kepada dirinya sebagai bahan evaluasi mengingat pentingnya terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.
“Bukan hanya meningkatkan cakupan peserta semata, namun menjadi peserta JKN-KIS juga merupakan upaya preventif kita supaya tidak repot nanti keluar biaya jika keluarga sakit,” ujar Ubaid.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate, Rinaldi Wibisono mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam mendukung implementasi Program JKN-KIS. Pihaknya juga mengaku siap untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur yang telah ditetapkan.
Untuk memastikan seluruh karyawan terdaftar menjadi peserta JKN-KIS, pihaknya akan melakukan kegiatan pemeriksaan badan usaha. Kegiatan tersebut juga akan melibatkan Disnaker dan DPMPTSP.
“Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan badan usaha menjadi agenda prioritas kami tahun ini di Kabupaten Halmahera Timur mengingat jumlah badan usaha dan pekerjanya yang cukup besar,” ucap Rinaldi.
(ded)
