DARUBA, OT - Mahasiswa Universitas Pasifik (Unipas) Morotai melakukan konsolidasi untuk protes terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morotai yang diduga menghapus dana hibah ke Unipas.

Amatan wartawan di lapangan, sejak Senin kemarin hingga Selasa (10/04/2018) hari ini konsolidasi mahasiswa tetap berlangsung. Mahasiwa menilai Pemkab Morotai melalui keputusa Bupati Beny Laos bertentangan dengan amanat Undang-undang yang mana ditegaskan 20 persen dari APBD diperuntukan untuk pendidikan.

"Kami tahu betul dan kami paham, dalam undang-undan juga jelas kalau 20 % APBD untuk pendidikan, tapi saat ini Beny Laos pangkas dana hibah melalui APBD Morotai ke Unipas," kata Abujais Gafur mantan ketua BEM Unipas, Selasa (10/04/2018).

Sejak berdirinya Unipas di tahun 2013 lalu, Pemkab semasa kepemimpinan beberapa Bupati sebelumnya mengucurkan anggaran hibah kisaran Rp 5 Milair, namun dinilai tidak membebani APBD Morotai.

"Kalu dengan APBD Morotai tahun 2018 jika 20 % ke pendidikan yaitu Rp 88 Miliar, da Rp5 Miliar ke Unipas masih ada Rp 83 Milir anggaran pendidikan per tahun, dan ini tidak terbebani semasa Bupati sebelumnya. Nanti Beny Laos baru begini," katanya.

Kata dia, mahasiswa menilai sikap bupati tidak kontrol dalam penyampaian. Sebab, dalam pembukaan masa Ospek angkatan ke-5 Beny Laos berjanji akan menambah anggaran hibah Unipas Rp2 Milair, maka total Rp.7 Miliar per tahun, bahkan sampai berjanji berupaya merubah status Unipas dari swasta ke negeri.

Mahasiwa mengecam dalam watu dekat jika hasil konsolidasi tuntas, maka ribuan mahasiswa Unipas akan melakukan pemboikotan aktivitas Pemkab Morotai, sampai Beny Laos menarik kembali keputusannya.(hiz)