DARUBA, OT- Masyarakat Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara (Malut), memboikot seluruh kantor pemerintah, sehingga aktivitas pemerintahan lumpuh total, Rabu (21/11/2018).
Amatan indotimur.com di lapangan, ratusan masyarakat Pulau Morotai bukan hanya melakukan unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi mendesak Bupati Beny Laos turun dari jabatan. Namun, mereka memboikot kantor DPRD serta sejumlah kantor pemerintahan, mulai dari kantor desa, kantor camat, dinas dan badan.
Terkecuali kantor bupati dan kantor instansi veritakal, karena sebelum diboikot aparat Kepolisian dari Polres Morotai lebih dulu menduduki kantor tersebut, sehingga mereka hanya berorasi di depan kantor bupati.
Meskipun tidak berhasil diboikot/palang, kantor tersebut Nampak sepi karena tidak ada pelayanan. Sebab, sejumlah ASN juga ikut demo untuk mendesak pemimpin mereka (bupati) segera turun dari jabatannya.
Bukan hanya itu, para pendemo juga membubarkan secara paksa kegiatan Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Malut yang dilaksanakan di gedung Bangsaha Daruba, kabupaten Pulau Morotai. "Aksi kedua ini kami boikot seluruh kantor pemerintahan, dimulai dari kantor DPRD dan dinas yang ada di Kecamatan Morotai Selatan," tegas Rizal salah satu ASN Morotai, Rabu (21/11/2018).
Menurut mereka, aksi ini akan terus berlangsung selama Beny laos masih menjabat bupati Pulau Morotai. Untuk itu, masyarakat akan melakukan aksi kembali pada Senin pekan depan. "Senin kita aksi yang lebih besar," kata Jailani, warga Morotai.(red)
