Home / Advertorial / Kotaku

Satukan Persepsi, Disperkim Gelar Pertemuan Dengan Perangkat Kesultanan Ternate

06 Februari 2021
Disperkim gelar rapat bersama pihak Kesultanan Ternate

TERNATE, OT - Pemetintah Kota (Pemkot).Teenate, melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman (Disperkim) dan pihak Kesultanan Ternate, Jumat (5/2/2021), menggelar rapat koordinasi di ruang rapat Disperkim Ternate.

Rapat tersebut, guna membahas persiapan kegiatan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) kuliner khas di sepanjang kawasan Tapak II Ternate.

Kepala Dinas Perkim Kota Ternate, Nuryadin Rahman menyatakan hasil pertemuan bersama pihak Kesultanan ini terkait rencana relokasi sementara yang rencananya akan ditempatkan di sekitar kawasan Dodoku Ali.

Nuryadin menyatakan, pihak Kesultanan yang hadir dalam pertemuan tersebut, diantaranya, Jogugu Kesultanan Ternate, Bobato 18 bersama Kapita Lao.

"Alhamdulillah rapat berjalan lancar, pihak perangkat adat Kesultanan Ternate memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan penataan kawasan kumuh Kampung Makassar Timur," kata Nuryadin.

Meski telah mendapat restu bahkan dukungan dari pihak Kesultanan, atas rencana penataan kawasan Makassar Timur, termasuk relokasi pedagang, pihak Kesultanan memberikan sejumlah catatan terkait program kerja yang diusulkan.

Berita Terkait : Kesultanan Ternate Tolak Relokasi Pedagang di Kawasan Dodoku Ali

Baca Juga : 24 Februari, Puluhan Lapak di Tapak II Pindah ke Kawasan Dodoku Ali

"Catatan ini sangat penting  karena kawasan Dodoku Ali, merupakan kawasan sejarah dan situs budaya," kata Nuryadin tanpa merinci catatan-catatan yang disampaikan pihak Kesultanan Ternate.

Dia menyatakan, ada sejumlah pertimbangan-pertimbangan yang perlu dikaji secara saksama sehingga manajemen pembangunan bisa terintegrasi dengan pihak Kesultanan, tanpa merubah situs sejarah Dodoku Ali.

"Terkait persoalan relokasi, hanya bersifat sementara waktu, kurang lebih terget penataan kawasan Makassar Timur itu dalam kurun waktu 7 (tujuh) bulan," ujar mantan Kadis Perindag yang akrab disapa NR itu.

Dia menyatakan, pada prinsipnya setiap kegiatan pekerjaan harus mendapat dukungan, support dan restu dari semua pihak termasuk perangkat Kesultanan dan pihak Kedaton.

"Kesimpulannya bahwa dalam proses kegiatan pelaksanaan pekerjaan ini harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah, stakeholeder, masyarakat maupun pihak Kadaton," tutupnya.

 (ier)


Reporter: Irfansyah Tawainella
Editor: Fadli

BERITA TERKAIT