TERNATE, OT - Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman meresmikan anjungan kuliner Pandara Kananga pada Selasa (25/7/2023) di kawasan tapak II kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara.
Selain meresmikan anjungan kuliner Pandara Kananga, Wali Kota juga menerima dokumen pengelolaan aset kegiatan optimalisasi peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kota Ternate.
Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman dalam sambutannya menyampaikan, dua agenda yang diselenggarakan hari ini, merupakan bentuk nyata dari kerja keras dan kolaborasi antara Pemerintah Kota Ternate, masyarakat, dan seluruh pihak terkait dalam upaya memajukan sektor pariwisata dan ekonomi di wilayah ini.
Menurutnya, anjungan kuliner Pandara Kananga merupakan simbol keberagaman kuliner, budaya dan keindahan alam yang dimiliki oleh Kota Ternate. "Di sini, kita dapat menikmati beragam hidangan lezat yang menggugah selera, dengan cita rasa khas dan keunikan dari berbagai suku dan etnis yang ada di kota ini," kata Wali Kota.
Selain itu, keindahan alam yang memukau juga akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang datang berkunjung. "Melalui Penyerahan dan Peresmian Anjungan Kuliner Ini, kita juga mengambil langkah maju dalam upaya memajukan sektor pariwisata di Kota Ternate,” ungkap Wali Kota.
Pariwisata, lanjut Tauhid, merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta memperkenalkan kekayaan budaya dan alam yang dimiliki Kota Ternate kepada dunia.
“Dengan adanya Anjungan Kuliner ini, kita berharap dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, baik dari dalam negeri maupun mancanegara, sehingga mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Ternate,” ucapnya.
Sebagai Wali Kota Ternate, akan berkomitmen untuk terus mendukung dan memfasilitasi pengembangan sektor pariwisata, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan usaha kuliner dan industri pariwisata secara lebih luas.
“Saya juga mengajak seluruh elemen bersama-sama untuk berpartisipasi dan masyarakat berkontribusi dalam mewujudkan visi kita bersama, yaitu Kota Ternate yang maju, sejahtera, dan berbudaya,” pintanya.
Sementara Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Ditjen Cipta Karya, yang diwakili Kepala Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku Utara, Firman Aksara menyampaikan, program tanpa kumuh adalah program peningkatan kualitas permukiman kumuh di perkotaan, melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan Pemerintah daerah dalam kolaborasi.
Kata dia, program Kotaku ini bertujuan untuk menurunkan luas permukiman kumuh dan menyediakan infrastruktur permukiman.
“Program Kotaku dilakukan melalui pendekatan skala kawasan dan lingkungan yang mendukung penanganan kumuh yang menjadi target RPJMN tahun 2015-2019 serta RPJMN tahun 2020-2024 dengan dukungan infrastruktur yang mencakup 71 indikator kekumuhan sesuai peraturan Menteri PU nomor 14 tahun 2018,”katanya.
Untuk Provinsi Maluku Utara, khususnya Kota Ternate, lanjut Firman, pengurangan kawasan kumuh melalui Program Kotaku sepanjang 2017-2023 sebesar 31,36 Hektar yang meliputi 4 Kecamatan dan 19 Kelurahan.
“Maka totalnya investasi yang dikeluarkan Pemerintah baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Ternate sebesar Rp. 52 miliar di Makassar Timur sendiri,” ucapnya.
Dikatakan Firman, penanganan kawasan kumuh di Kota Ternate, dilakukan melalui skema skala kawasan yang merupakan optimalisasi pekerjaan sebelumnya di tahun 2021 berupa pekerjaan Anjungan, titik kumpul, jaringan jalan, drainase, perindustrian, titik parkir dan talud.
“Dengan melakukan kolaborasi bersama PT. SMF berubah penanganan rumah tidak layak huni di lokasi skala kawasan sebanyak 27 rumah. Dan diharapkan penataan kawasan permukiman kumuh di Kota Ternate dapat dilakukan secara terpadu,” pintanya.
Pihaknya juga berharap dengan adanya investasi yang terbangun beserta infrastruktur pemukimannya dapat dilakukan pemeliharaan secara berkala oleh Pemerintah dan masyarakat.
“Untuk sisa lahan kawasan kumuh sepanjang 7 hektar di kawasan Makassar Timur. Ke depannya mungkin bisa kita tangani, melalui DAK terintegrasi atau DAK tematik. Sehingga kami dari Balai BPPW akan mendukung juga ke Pemerintah Kota Ternate untuk menyelesaikan sisa kawasan kumuh di Makassar Timur,”tuturnya.
Kepala Disperkimtan Kota Ternate, Muhammad Syafei, mengatakan pelaksanaan fisik penataan kawasan kumuh di Kampung Makassar Timur di mulai pada tahun 2018-2019 dengan melakukan penimbunan menggunakan anggaran APBD Kota Ternate sebesar Rp. 6 miliar.
"Termasuk penataan jalan lingkungan Permukiman Makassar Timur, tambatan perahu dan pekerjaan lainnya yang bersumber dari APBN," sebut Syafei
Selanjutnya Pemerintah Pusat melalui DAK Reguler melalui Balai BPPW Maluku Utara, menganggarkan lebih dari Rp,10 miliar dan di tahun 2022 lalu, untuk penanganan National Slum Upgrading Project (NSUP) atau Program Kotaku sebesar Rp.21.407.162.700,-
Di tahun 2023 sebesar Rp. 3 miliar untuk kegiatan optimalisasi kegiatan kawasan Pusat Wisata Kuliner Makassar Timur dan juga ada anggaran DAK Tematik Penanganan Kawasan Kumuh Terpadu sebesar Rp. 8.210.868.300 dan anggaran mengatasi warga terdampak program sebesar Rp. 5 miliar.
“Sehingga secara keseluruhan penanganan permukiman kawasan kumuh di Kelurahan Makassar Timur sebesar Rp. 85.972.193.700," pungkasnya.
(fight)
