TERNATE, OT - Penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahap pertama Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, telah selesai dilakukan, bahkan saat ini sedang disiapkan data untuk penyaluran tahap kedua yang dijadwalkan pada bulan depan.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkim) Kota Ternate, Nuryadin Rachman mengatakan, penyaluran BSPS tahap satu seluruhnya sudah distribusi. Sedangkan pada tahap kedua pihaknya diundang oleh Kementrian PUPera untuk melakukan validasi ulang terkait dengan percepatan distribusi BSPS sekalian pengusulan BSPS tahun 2021.

“Jadi nanti penyaluran tahap dua itu rencananya di bulan depan, jadi nanti kami identifikasi untuk kita kerja sama dengan TNI/Polri, sehingga dalam penyalurannya ada kolaborasi TNI/Polri dengan warga penerima bantuan, karena mereka mau membantu dengan program yang sama,” ungkap Nuryadin.

Menurut dia, pada tahap pertama sebanyak 30 unit yang telah disalurkan, sementara pada tahap dua juga mencapai 30 unit. Dari jumlah itu ada sebanyak 20 unit yang akan di kerjasamakan dengan pihak TNI/Polri.

“Jadi nanti kolaborasinya dalam bentuk kegiatan karena setiap Kelurahan itu ada Babinsa dan Babinkamtibmas, jadi yang nanti jadi pengawas di lapangan itu Babinkamtibmas dan Babinsa, dengan harapan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target capaian, bahkan kalau masyarakat kekurangan tenaga tukang misalkan akan dibantu oleh TNI/Polri,” jelasnya.

Dia menyatakan, pada penyaluran tahap kedua nanti pihaknya akan mrnggandeng TNI/Polri untuk membantu pemerima program BSPS, "tahap awal kita targetkan 10 unit dan pada tahap dua ini penyalurannya di fokuskan di Ternate Selatan sementara pada tahap satu yang sudah selesai dilakukan penyaluran di fokuskan di Ternate Utara," terangnya. 

“Untuk tahap tiga nanti disalurkan pada kecamatan Ternate Tengah dan Pulau Ternate,” tambahnya.

Untuk usulan tahun 2021 sendiri lanjut dia, nanti akan dilakukan rapat di Kementrian PUPera untuk singkronisasi kegiatan tahun 2021 dan laporan kegiatan 2019 dan 2020.

“Yang kami usulkan tahun 2021 itu kurang lebih 500 unit nanti akan diverifikasi oleh Kementrian di tanggal 1 sampai 3 September,” ungkap Nuryadin, sembari berharap pada singkronisasi nanti usulan 500 unit bisa diakomodir oleh kementrian. “Untuk pengurangan target kawasan kumuh itu sesuai dengan harapan dari pak Wali Kota,” tutupnya. (thy)