TIDORE, OT- Ditengah- tengah gejolak aksi demonstrasi terhadap kebijakan DPR RI, dan menimbulkan sikap anarkisme dimana- mana. Mendapat perhatian tersendiri dari Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen.

Dia mengaku, hak untuk menyampaikan pendapat adalah sesuatu yang wajar karena telah diatur dalam undang-undang. Untuk itu, dia berharap aksi yang dilakukan tidak boleh mengedepankan sikap anarkis, kemudian mengabaikan substansi masalah yang mau di diskusikan.

Wali Kota memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada GP Ansor dan Fatayat NU Kota Tidore karena telah mengedapankan substansi masalah dengan cara berdialog ketimbang anarkis.

Hal ini, membuatnya sangat bangga karena bisa bertatap muka secara langsung dan mendiskusikan subtansi masalah yang mau disampaikan.

Dia juga berterimakasih kepada masyarakat Kota Tidore yang tidak mudah terpancing dengan situasi daerah lain, sehingga masih tetap menjaga situasi yang aman dan nyaman.

"Masyarakat Kota Tidore sangat luar biasa, gejolak hampir terjadi di Nusantara, tetapi di Kota Tidore masih aman-aman saja, kehadiran GP Ansor dan Fatayat NU ini, mewakili masyarakat untuk menyampaikan hal-hal yang luar biasa berkaitan dengan dinamika hari ini," ujarnya usai melakukan pertemuan dengan GP Ansor dan Fatayat di Kantor Wali Kota Tidore, Selasa, (2/9/2025).

Menurut Wali Kota, kehadiran GP Ansor dan Fatayat, mewakili masyarakat untuk meminta Pemerintah Kota Tidore melakukan evaluasi terhadap tunjangan DPRD Kota Tidore yang dianggap tidak wajar. Untuk itu, sebagai pimpinan pemerintahan di Tidore, pihaknya akan mengundang keterwakilan dari DPRD untuk membicarakan hal tersebut.

Wali Kota mengungkapkan, sejumlah tunjangan yang diminta untuk dilakukan evaluasi itu, diantaranya Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Tidore, Tunjangan Transportasi, Tunjangan Komunikasi Insentif dan Tunjangan Kesejahteraan Anggota dan Pimpinan DPRD.

"Surat Keputusan besaran tunjangan DPRD ini sudah ditandatangani oleh Wali Kota Tidore sebelumnya (Capt. H. Ali Ibrahim), sehingga hal ini akan saya evaluasi, sebab saya juga tidak mau bertanggungjawab terhadap besaran tunjangan DPRD yang dinilai tidak wajar," tukasnya.

Wali Kota memastikan, tuntutan GP Ansor dan Fatayat NU Kota Tidore ini akan ditindaklanjuti dalam waktu yang singkat. Wali Kota bahkan secara pribadi setuju untuk melakukan pengurangan besaran tunjangan anggota DPRD.

"Kalau saya menilai secara pribadi, tunjangan DPRD ini juga terlalu besar. Tetapi karena SKnya sudah ditandangani oleh Wali Kota sebelumnya, Saya minta maaf, namun saya akan bertanggungjawab dan siap untuk merevisi SK tersebut," tegasnya.

Wali Kota menilai, kehadiran GP Ansor dan Fatayat dengan hati yang luar biasa dan mau membicarakan hal ini secara kekeluargaan tanpa harus anarkis, patutnya diberikan apresiasi yang setinggi-tingginya.

Orang nomor satu di jajaran Pemkot Tidore itu berkeinginan, agar masyarakat yang mau menyampaikan aspirasi, bisa mencotohkan sikap yang ditunjukan GP Ansor dan Fatayat NU.

Karena sikap membangun komunikasi secara kekeluargaan, juga merupakan warisan leluhur yang telah ditanamkan sejak dahulu, sehingga apabila ada kesalahan yang dilakukan Pemerintah, sudah sepatutnya untuk diingatkan.

"Kehadiran GP Ansor dan Fatayat ini bukan untuk kepentingan mereka, tapi mereka telah berpikir untuk kepentingan masyarakat yang jauh lebih baik, hal ini harus direspon secara positif oleh Pemerintah," tuturnya.

Menyikapi pujian Wali Kota, Juru Bicara GP Ansor dan Fatayat NU Fandi Muhammad mengucapkan, terimakasih atas kesediaan pemerintah Kota Tidore yang mau melanjutkan tuntutan mereka.

Dia menilai, sikap tegas Wali Kota untuk mengevaluasi tunjangan DPRD merupakan bentuk keberpihakan terhadap masyarakat yang masih membutuhkan perhatian Pemerintah. Hal ini harusnya bisa dicontohkan oleh para wakil rakyat di DPRD Kota Tidore.

"Kami memilih aksi dengan jalan dialog secara humanis, karena kami sadar bahwa sesuatu yang disampaikan dengan kekerasan, belum tentu bisa tercapai, kami berharap pemerintah bisa serius soal ini, dan bepikir soal kesejahteraan masyarakat ketimbang Kesejahteraan DPRD," tegasnya.

 (Rayyan)