TIDORE, OT - Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo bersama OPD terkait menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah atas Pelaksanaan Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2024 yang bersumber dari APBD.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Penguatan Pemahaman Kebijakan Pengelolaan Sumber Keuangan Pemerintah Daerah dalam Program JKN, diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, di Muara Hotel and Mall Ternate.
Monev tersebut secara resmi dibuka oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Dr. Nurlaila Muhammad.
Dihadiri oleh para Sekretaris Daerah, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Direktur RSUD, Inspektur Daerah dan Kepala Bapperida seluruh Kabupaten/Kota yang berada dibawah Kedeputian Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan Suluttenggo-Maluku Utara.
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Dr. Nurlaila Muhammad dalam sambutannya menyampaikan, Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program yang strategis, bertujuan untuk memberikan kepastian kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Untuk itu Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Panitia Penyelenggara yang telah melaksanakan kegiatan ini, serta kepada Bapak/Ibu Pemerintah Daerah yang telah berperan penting dalam mewujudkan jaminan kesehatan di seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Nurlaila juga berharap, kegiatan monev ini menjadi sinergi antara pilar ekonomi, sosial dan lingkungan, yang mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan serta prioritas masyarakat, karena dengan adanya sistem kesehatan yang tangguh dan beradaptasi, jaminan kesehatan dapat ditangani.
Sementara, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah X Octovianus Ramba dalam laporannya menyampaikan, upaya mengoptimalkan kewajiban Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban penganggaran dan penyetoran iuran jaminan kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri gelar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah atas Pelaksanaan Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2024.
“Kegiatan ini tentu sangat penting, sebagai salah satu bentuk bagaimana kita semua menjaga keberlangsungan program JKN yang menjadi salah satu program yang sangat dibutuhkan masyarakat, dan kontribusinya yaitu upaya memastikan penyelenggaraannya dapat berjalan dengan baik,” paparnya.
Lebih lanjut, Octovianus juga menambahkan, tentu dinamika yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten/Kota akan berbeda-beda, tetapi insyaAllah semua sepakat dan meyakini akan komitmen yang sama untuk memastikan implementasi JKN di setiap Daerah KabupatenKota akan berjalan lebih baik.
“Adapun peserta dalam kegiatan ini berasal dari seluruh Kabupaten/Kota dibawah Wilayah X BPJS Kesehatan Suluttenggo-Maluku Utara, kegiatan monev ini diisi dengan diskusi panel oleh para narasumber perwakilan dari Kemendagri, Kemenkeu, Kemendikbudristek dan Kemenkes,” tambahnya.
Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo usai menghadiri kegiatan tersebut menyampaikan, terkait dengan evaluasi JKN, untuk Kota Tidore Kepulauan sampai pada saat ini belum ada masalah, artinya bahwa penganggaran sampai pada awal triwulan empat masih aman.
“Tetapi kita blm bisa prediksi di sisa dua bulan terahir nanti, kalaupun ada selisih kurang bayar, maka kami akan laporkan ke Bapak Wali Kota untuk di anggarkan pada tahun berikutnya yaitu 2025, kami tetap berkoordinasi dengan BPJS Cabang Ternate, agar setiap permasalahan yang timbul dapat terselesaikan,” jelasnya.
Ismail menambahkan, hal tersebut diupayakan, agar pelayanan masyarakat terkait kesehatan di Kota Tidore Kepulauan dapat berlangsung aman dan lancer, karena kesehatan adalah merupakan urusan wajib yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.
(Ryn)
