TIDORE, OT- Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan bersama Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI resmi melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah Barang Milik Daerah untuk Pengembangan dan Pembangunan Pangkalan Bakamla RI Zona Timur, dilangsungkan di Ruang Rapat Wali Kota, Jumat (7/11/2025).
Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen dalam kesempatan tersebut menyampaikan selamat datang tim Bakamla RI di Kota Tidore Kepulauan.
Dia juga mengatakan, Pemerintah Daerah tentunya berkeinginan Kota Tidore harus ramai, maka perlu untuk membuka diri menerima orang luar masuk ke Kota Tidore, salah satunya seperti Bakamla RI ini.
“Selamat datang di Kota Tidore, kami berkeinginan Tidore ini harus ramai, jadi membuka diri menerima orang luar untuk masuk ke daerah kita, kita semua menginginkan perubahan, hari ini ada penandatanganan hibah untuk pembangunan pangkalan Bakamla RI di Kota Tidore, tugas Bakamla ini untuk menjaga laut di wilayah Zona Timur,” ungkap Wali Kota.
Dirinya juga mengatakan, Tidore menjadi pilihan dari Bakamla RI, hari ini penyerahan lahan untuk mereka, jika banyak orang hadir di Kota Tidore, maka semakin banyak juga perputaran uang kedepannya, ini yang diharapkan bersama, semoga melalui kerja sama ini, niat membangun Kota Tidore berjalan dengan baik.
“Tidore bukan hanya hari ini, di zaman kesultanan, tidak hanya tanah, tetapi sepertiga wilayah diserahkan ke NKRI, dengan hadirnya Bakamla RI menunjukan bahwa Tidore paling tegak lurus ke NKRI, NKRI untuk Tidore menjadi harga mati, Tidore siap berkorban untuk bangsa ini, dan itu sudah ditunjukan oleh para Sultan Tidore terdahulu, kita bekerja untuk Indonesia,” imbuhnya.
Sementara, Kepala Biro Sarana dan Prasarana Bakamla RI Laksmana Bakamla Agung Setiawan dalam kesempatan tersebut menyampaikan, atas nama Kepala Bakamla RI dan seluruh jajaran mengucapkan terima kasih atas dukungan dan sinergi ini, yang tidak lain hanya untuk kepentingan bersama menjaga kelautan NKRI dan khususnya untuk kemajuan Kota Tidore Kepulauan.
“Meskipun secara de jure Pemerintah Kota tidak memiliki kewenangan di laut, namun peran strategis Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan dalam mendukung penyiapan lahan untuk Bakamla RI adalah merupakan bentuk dukungan yang sangat signifikan dalam mewujudkan kebijakan pemerintah pusat untuk pengamanan perairan Indonesia maupun laut yurisdiksi Indonesia,” ujarnya.
Agung menambahkan, dengan adanya kerja sama dan sinergitas ini, maka dapat tercipta kolaborasi yang harmonis dalam memperkuat upaya pengamanan wilayah perairan di Kota Tidore Kepulauan. Selain itu, juga untuk peningkatan kapasitas masyarakat pesisir untuk ikut serta berpartisipasi dalam upaya peningkatan keamanan dan keselamatan di laut.
(Rayyan)
