HALBAR, OT - Proses pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, pada Rabu (15/2/2023) berjalan lancar, aman dan sukses.

Pelantikan yang dipusatkan di ball room Hotel D'hock, desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo itu, turut dihadri Wakil Bupati Djufri Muhamad, ketua KNPI Provinsi Irman Saleh, komisioner KPU dan Bawaslu serta para pejabat lingkup Pemkab Halbar.

Dalam sambutannya  Wakil Bupati Djufti Muhamad mengatakan, saat ini KNPI Halbar telah memiliki kepengurusan yang sah.

Sebagai mitra pemerintah, KNPI diharapkan dapat melaksanakan program-program kerja KNPI di Kabupaten Halmahera Barat.

"Sebagai mitra pemerintah, DPD KNPI Halbar haruslah lebih meningkatkan kemampuan membangun komunikasi luas dan efektif dengan masyarakat maupun dengan pemerintah, sehingga partisipasinya dapat disinergikan dengan program pemerintah dalam melaksanakan pembangunan," kata Wabup.

"Saya berharap saudara-saudara mempunyai komitmen sama memajukan organisasi ini kearah lebih baik, serta  bersinergi dengan pemerintah daerah khususnya dalam rangka mensukseskan berbagai pelaksanaan program pembangunan di Halbar," tambahnya.

Pada kesempatan teraebut, Djufri juga mengajak pengurus  DPD KNPI Halbar agar senantiasa berupaya menciptakan situasi kondusif membangun kesadaran dan komitmen mengedepankan persatuan dan kesatuan di Halmahera Barat, demi terwujudnya Halbar  yang aman adil dan sejahtera.

"Atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan ucapan selamat kepada para pengurus DPD KNPI Halbar yang baru dilantik, serta selamat melaksanakan rapat kerja daerah, dengan harapan kegiatan ini berjalan lancar dan sukses, sebagai upaya untuk mencapai program kerja secara sinkronisasi, terkoordinasi  dengan baik," ungkap Wabup mengakhiri sambutannya.

Sementara itu, Ketua KNPI Halbar Irwan Muksin dalam sambutannya menyinggung masuknya perusahan tambang emas di wilayah Loloda.

Menurutnya, beroperasinya tambang emas di Loloda Tengah (Loteng) Kabupaten Halbar itu tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan dampak sosial dan dampak lingkungan.

"Bahkan informasinya di Loloda Tengah ada pro dan kontra di tengah masyarakat," katanya.

Selain itu, kata Irwan, adanya informasi tunggakan pembayaran lahan oleh PT. TUB sekira Rp.1,5 Miliar lokasi beroperasinya perusahaan tersebut bakal dieksploitasi PT. NHM. 

"Sehingga ini harus ditelusuri baik-baik agar jangan menimbulkan dampak buruk di kalangan masyarakat," ucapnya

Selain itu, beroperasinya perusaan Geodipa, harus dibarengi dengan sosialisasi dari pihak perusahaan kepada masyarakat. "Begitupun PT. Geodipa yang bakal beroperasi di wilayah Desa Payo, Bobo dan Saria," umgkapnya.

 (deko)