TERNATE, OT - Wali Kota Ternate, Dr M Tauhid Soleman membuka kegiatan kick off pelaksanaan integrasi pelayanan kesehatan primer yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Ternate di Hotell Bela Ternate, pada Jumat (17/5/2024).
Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari itu, bertujuan untuk melakukan sosialisasi tahap awal Pelaksanaan Implementasi Integritas Layanan Primer (ILP) di Kota Ternate.
Wali Kota Ternate Dr M Tauhid Soleman dalam sambutannya mengatakan, konsep Integritas Layanan Kesehatan (ILP) telah diujicobakan di 9 Provinsi pada tahun 2022 oleh Kementerian Kesehatan, didukung oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi.
Dari hasil ujicoba ini, lanjut Wali Kota, dapat dilihat bahwa dengan adanya peran dan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah pemerintah desa serta masyarakat sangat mempengaruhi dari berjalannya konsep integrasi pelayanan kesehatan primer ini.
“Adanya posyandu prima, meningkatkan komitmen kepala desa dalam memperhatikan serta mengatasi masalah kesehatan di desa nya, pelaksanaan posyandu lebih terintegrasi untuk siklus kehidupan serta hampir 90 rumah tangga di wilayah ujicoba dikunjungi oleh kader,” kata Wali Kota.
Sepanjang tahun 2024-2026, akan dilakukan scale up ILP nasional secara bertahap di 40 Kabupaten/Kota dengan dukungan dana Global Fund yaitu 15 Kabupaten/Kota di tahun 2024, 15 Kabupaten/Kota di tahun 2025, dan 10 Kabupaten/Kota di tahun 2026.
“Pada proses scale up ILP ini akan dilaksanakan proses kegiatan ILP tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan program ILP diperlukan dukungan lintas program dan lintas sektor di Kabupaten/Kota. Kegiatan Kick off Pelaksanaan ILP dilakukan untuk menggalang dukungan dari pimpinan daerah, lintas program, dan lintas sektor terkait,” terang Wali Kota.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate, dr Fathiyah Suma menerangkan, kick off pelaksanaan pelayanan integrasi pelayanan kesehatan ini merupakan transformasi sistem kesehatan yang digulirkan oleh Kementrian Kesehatan semenjak tahun 2002 dengan tujuan untuk memperkuat sistem kesehatan dan mengatasi berbagai ancaman dan tantangan dalam pencapaian indikator kesehatan.
“Jadi Global Fund telah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan mitra lokal untuk membangun sistem kesehatan yang berketahanan dan berkelanjutan melalui program GF - RSSH (Global Fund - Resilient and Sustainable System for Health),” kata dr Fathiyah dalam laporannya.
Mantan Kepala DPPKB Kota Ternate itu menyebutkan, melalui program ini, maka lebih memperkuat aspek-aspek utama sistem kesehatan, antara lain memperkuat perencanaan dan penganggaran ATM pada dokumen-dokumen perencanaan di daerah, analisis kualitas belanja kesehatan ATM, penguatan laboratorium kesehatan masyarakat, integrasi layanan primer, pengembangan media dan modul pembelajaran jarak jauh terkait ATM, penelitian operasional, penguatan kurikulum ATM dan pengabdian masyarakat di Poltekkes, serta monitoring dan evaluasi.
Konsep Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di tingkat Kecamatan akan diikuti di tingkat desa atau kelurahan dengan keberadaan Unit Kesehatan di Desa yaitu Puskesmas Pembantu (Pustu).
Pustu sebagai jaringan Puskesmas akan bertanggung jawab dalam memastikan masyarakat di desa/kelurahan mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai kebutuhannya.
"Pustu akan memberikan pelayanan Kesehatan sesuai paket layanan Pustu yang berorientasi pada promotif dan preventif, serta sekaligus mengkoordinir pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan Posyandu dan kunjungan rumah oleh kader," terang Fathiyah.
Dengan keberadaan Pustu dan kader yang semakin diperkuat perannya di tingkat desa/kelurahan, diharapkan masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan Kesehatan dan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) dapat dilaksanakan dengan lebih optimal
Sekedar diketahui bahwa tujuan khusus melakukan sosialisasi implementasi program ILP di Kota Ternate, merupakanan lokus Integrasi Layanan Kesehatan Primer (ILP) Tahun 2024, menandai komitmen daerah dalam melaksanakan ILP dengan dibuktikan adanya penerbitan SK Kepala Daerah Kota Ternate untuk penunjukan lokus ILP, mendapatkan dukungan Pimpinan Daerah dalam pelaksanaan ILP serta meningkatkan kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor di Kota Ternate.
Untuk output yang diharapkan dalam pertemuan ini diantaranya, tersosialisasinya ILP ke berbagai lintas program dan lintas sektor di Kota Ternate, diperolehnya pemahaman tujuan, harapan, dan cara berpikir yang sama antar Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan ILP.
Disepakatinya tanggung jawab masing-masing Dinas/Lembaga dalam pelaksanaan ILP dan memperoleh komitmen Kepala Daerah dalam pelaksanaan ILP dan dukungan dari Kepala Daerah, Dinas dan Lembaga lainnya serta peluang pengembangan kerja sama multi pihak melalui implementasi ILP.
(fight)
