TERNATE, OT - Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tak kunjung dibayar, sejumlah tenaga kesehatan (dokter dan perawat) yang bertugas di RSUD Chasan Boesoirie Ternate, kembali berunjuk rasa menuntut hak mereka, pada Senin (9/1/2023).

Selain berunjuk rasa, mereka juga mengancam akan memboikot seluruh pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoirie Ternate.

Pantauan dilapangan, pagi hingga menjelang siang hari massa aksi terus melakukan aksi demontrasi di depan RSUD Chasan Boesoirie, dan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut).

Aksi yang dilatarbelakangi persoalan TTP itu terus dikumandangkan hingga menuju ke kediaman Gubernur Maluku Utara di jalan Ahmad Yani, Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate.

Selain menyuarakan aspirasi mereka, para Nakes juga membawa spanduk dan poster bertuliskan Plt. Direktur RSUD Chasan Boesoirie Segera Tuntaskan TPP Jangan Obral Hoax, RSUD Chasan Boesoirie Darurat Mafia", dan Adili Segera Mafia Korupsi RSUD Chasan Boesoirie.

Salah seorang massa aksi, Zainal menyampaikan, Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba harus bertanggung jawab untuk membayar tunggakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang belum dibayar selama 15 bulan.

"Lagi persoalan ini tak kunjung mendapatkan kejelasan sebab kami tenaga kesehatan tak mendapatkan hak padahal kewajiban sudah dilaksanakan," tuturnya.

Kata dia, alokasi anggaran untuk kesehatan diatur jelas dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009, karena itu Pemda harus selesaikan hak para nakes yang ada.

Dia memastikan, jika persoalan ini tidak segera diakomodir pihaknya akan melakukan konsolidasi besar-besaran bersama seluruh tenaga kesehatan yang bertugas di RSUD Chasan Boesoirie agar serta OKP Malut untuk bersama-sama mengawal aksi unjuk rasa ini.

"Jika tuntutan ini tidak lagi ada kejelasan maka besok seluruh Nakes yang bertugas tidak akan melakukan aktivitas pelayanan melainkan turun bersama-sama ke jalan melakukan aksi unjuk rasa," pungkasnya.

 (ier)