SULA, OT - Guna mempercepat tercapainya Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Kepulauan Sula, Pemerintah Daerah (Pemda) Kepulauan Sula bersama BPJS Kesehatan Cabang Ternate terus berupaya melakukan langkah-langkah strategis yang diperlukan.
Asisten Administrasi Umum Kabupaten Kepulauan Sula, Zaidun mengatakan pihaknya akan memaksimalkan pemenuhan kuota PBI APBN tahun 2022 demi tercapainya cakupan semesta di Kabupaten Sula. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Rapat Komunikasi Pemangku Kepentingan secara offline dan daring, Selasa (24/05).
“Akan kami optimalkan khusus pemenuhan kuota PBI JK yang masih terdapat kekosongan sekitar 3 ribu jiwa. Saat ini sudah siap data usulan baru di Dinas Sosial,” ungkap Zaidun.
Zaidun mengatakan, selain mengoptimalkan pemenuhan kuota PBI-JKN, pihaknya bersama BPJS Kesehatan juga akan memaksimalkan rekrutmen dari segmen kepesertaan lainnya. Segmen kepesertaan Kepala Desa dan Aparat Desa (KP Desa) menjadi salah satu fokus Pemda di tahun 2022 ini guna menunjang pencapaian UHC di Kabupaten Sula. Kepesertaan bagi KP desa akan diakomodir dalam pengalokasian anggaran perubahan di tahun 2022, sehingga semua KP Desa bisa segera terdaftar dalam JKN.
“Capaian peserta JKN-KIS di Sula sejumlah 59.957 atau 56,47% dari jumlah penduduk Sula. Masih cukup banyak yang belum terdaftar sehingga kita semua harus kerja keras dan kerja bersama,” terang Zaidun.
Zaidun berharap komitmen dan dukungan dari seluruh pihak terkait untuk serius menindaklanjuti serta memaksimalkan rekrumen peserta JKN-KIS di Sula. Pada forum ini juga dibahas kerangka acuan kerja percepatan UHC di Wilayah Sula yang disepakati bersama oleh BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dukcapil, dan BPKAD Sula. Setiap bulan akan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian program yang dilaksanakan lintas instansi.
“Semua anggota forum saya minta segera menindaklanjuti hasil dan kesepakatan dalam forum komunikasi ini sehingga dapat diukur keberhasilan dan tindaklanjut hasil forum ini,” ucap Zaidun.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate, Rinaldi Wibisono menyatakan siap berkolaborasi dan mendukung program percepatan UHC di Sula. Pihaknya juga siap melakukan pemadanan data peserta untuk memaksimalkan kualitas data peserta PBPU yang didaftarkan oleh Pemda. Untuk peserta yang sudah diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan yang dinyatakan sudah pindah, meninggal dunia dan alasan lainnya, dapat segera dilaporkan ke BPJS Kesehatan untuk dinonaktifkan kepesertaannya.
“Untuk PBI JKN pelaporan langsung melalu SIKS-NG ke pusat. Namun untuk PBPU Pemda bisa dilaporkan ke kami untuk diganti pesertanya sehingga dapat meingkatkan kualitas data peserta,” ucap Rinaldi.
(ded)
