TERNATE, OT - BPJS Kesehatan terus berupaya meningkatakan kepatuhan badan usaha dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Salah satu upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan Cabang Ternate adalah dengan melakukan koordinasi secara intens bersama Kejaksaan Negeri Ternate dan stakeholder terkait melalui kegiatan Forum Koordinasi Pengawasan dan Kepatuhan Kota Ternate.
Kegiatan yang digelar di Ruang Pertemuan Kantor Kejaksaan Negeri Ternate ini membahas terkait kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan seluruh pekerja dan anggota keluarganya serta kepatuhan dalam hal pembayaran iuran.
Kepala Kejaksaan Negeri Ternate Pendi Sijabat menyampaikan bahwa kegiatan forum koordinasi ini merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan.
Melalui kegiatan forum ini akan menjadi bahan untuk evaluasi bagi semua anggota forum koordinasi terhadap capaian atas target yang ditetapkan bersama. Pendi juga mengingatkan bahwa stakeholder terkait memiliki tugas dan tanggung jawab untuk bersama-sama mensukseskan pelaksanaan Program JKN-KIS.
“Dengan keterlibatan semua sektor, maka akan mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh pekerja dan keluarganya. Tentunya karyawan akan lebih produktif dan memberikan hasil pekerjaan yang optimal bagi badan usaha itu sendiri,” ucap Pendi.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate, Rinaldi Wibisono menyampaikan apresiasi atas dukungan pihak Kejaksaan Negeri Ternate dan stakeholder dalam upaya penegakan kepatuhan badan usaha pada Program JKN-KIS.
Menurutnya, salah satu cara untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas pelayanan bagi peserta JKN-KIS adalah dengan melakukan penegakan kepatuhan untuk memastikan seluruh masyarakat mematuhi kewajibannya sehingga masyarakat dapat memperoleh perlindungan dan kepastian jaminan Kesehatan.
"Keberlangsungan Program JKN-KIS merupakan misi BPJS Kesehatan yang perlu dikawal bersama. Kami sangat berterimakasih atas dukungannya selama ini. Kami juga berharap untuk tahun ini tingkat kepatuhan badan usaha di wilayah Kota Ternate meningkat," kata Rinaldi.
Selain dihadiri Kejaksaan Negeri Ternate dan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Ternate, kegiatan forum koordinasi juga dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Ternate, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ternate, dan anggota adhoc yaitu Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kota Ternate.
(ded)
