HALBAR, OT - Seorang mahasiswi kedokteran Universitas Trsisakti Jakarta, menilai kinerja tm gugus tugas Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara (Malut), masih jauh dari harapan.
Mahasiswa Coass Kedokteran Universitas Trisakti, Ririn Setiawati, Selasa (21/4/2020). kepada sejumlah wartawan mengatakan, cara penanganan Covid-19 oleh Satuan gugus tugas rasanya masih jauh dari yang diharapkan.
Kata Ririn, ketidakjelasan status daerah yang menjadi rujukan dalam bekerja maka butuh program dan tidak sembarangan, karena perlu dipakai penanganan atau pencegahan. Sebab, kedua terminologi tersebut berbeda dan memiliki konsekuensi secara praktikal di lapangan.
Sedangkan penyedian tempat isolasi, lanjut Ririn, hal ini wajib hukumnya dilakukan agar semua orang yang datang dari daerah terdampak dapat diarahkan langsung ke tempat tersebut karena karantina di rumah secara mandiri yang selama ini diterapkan masih diragukan sistem pengawasannya.
"Lemahnya pengawasan dan tingkat kesadaran orang-orang yang datang dari daerah terdampak, akan menjadi bom waktu yang siap meledak kapanpun," tambahnya.
Ia mengungkapkan, termasuk sistem komunikasi Covid-19 yang tumpang tindih, maka publik membutuhkan informasi yang akurat dan terpercaya. Hal itu bisa terwujud jika adanya pengelolaan informasi dari orang yang memiliki otoritas keilmuan tentang kesehatan seperti dokter
"Selama ini yang berlaku, Kadinkes maupun Kadiskominfo dalam menjelaskan informasi ke publik, terlihat tidak memahami pedoman/protokol kesehatan dan akibatnya masyarakat dibuat bingung. Semisal, kegagapan dalam menjelaskan status ODP, OTG, PDP ataupun instrumen Rapid Test dan Swab,” katanya.
Paling teras, perbedaan angka-angka maupun status seseorang dalam data yang dirilis antara gugus tugaas Kabupaten dengan Provinsi.
Ia menegaskan, sikap Bupati Halbar yang juga selaku Ketua gugus tugas jadi contoh buruk dalam model penanganan Covid-19 di Halbar. Belum hilang dari ingatan, saat bupati akhir Maret kemarin tiba di Jailolo tidak mengikuti protokol Kemenkes, ditambah ketidak jelasan statusnya apakah OTG ataukah ODP. Namun melalui Kadinkes dan Kadiskominfo memastikan bahwa bupati berstatus OTG. Jika mengikuti jalan pikir gugus tugas, maka konsekuensinya bupati sekarang berstatus OTG
"Mirisnya lagi, tadi malam diberitakan bupati secara bebas keluar rumah mengikuti pemakaman salah satu warga yang berstatus ODP di desa Gamtala, padahal masih dalam masa karantina mandiri," ungkapnya.
Terpisah Presidium Jong Halmahera Barat, Sahrir Jamsin menilai strategi tim gugus tugas yang tak jelas. Padal sampai saat ini tim gugus tugas terlihat belum memiliki rencana strategis. Misalnya, pemetaan zona wilayah (desa) yang beresiko tertular dengan indikator yang terukur dan penyiapan skema dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
"Jika semuanya tidak disiapkan secara matang, maka kemungkinan lonjakan orang-orang yang terpapar, tinggal menunggu waktu," ucapnya.
Dia menambahkan, sesuai daerah dan ketidakseriusan Pemda dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, maka pihaknya saat ini sedang menggodok rekomendasi bagi Pemda. Rekomendasi ini, tentu melalui kajian akademik yang ketat dan terukur.(deko)
