TERNATE, OT - Pasca rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Ternate meningkatkan pelayanan terhadap kesehatan masyarakat.

Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate Anas U Malik Kepada sejumlah wartawan termasuk indotimur.com, mangatakan kenaikan tarif BPJS kesehatan tentu akan berdampak pada ekonomi masyarakat, disisi lain, masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan berdaaarkan undang-undang.

"Terkait hal itu, kami minta agar ini menjadi skala prioritas Pemerintah dalam memperhatikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Ternate, terutama bagi ibu hamil dan melahirkan, karena kita melihat bahwa banyak kasus-kasus yang terjadi di Kota Ternate ada sekian banyak ibu-ibu melahirkan yang korban," ujar Anas

Untuk itu menurut Anas, selain BPJS, kesehatan masyarakat Kota Ternate, menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate melalui APBD untuk mendorong Dinkes untuk melakukan langkah-langkah dan bisa mendeteksi secara periodik seluruh ibu-ibu baik di tingkat Kecamatan sampai di tingkat Kelurahan ,karena  petugas kesehatan juga dapat menempatkan para bidan-bidan desa yang ada di tiap-tiap Kelurahan.

"Oleh karena itu Dinas Kesehatan harus mengoptimalkan dan menggunakan seluruh Puskesmas Pembantu (Pustu) serta tenaga kesehatan di setiap kelurahan, karena sesuai survei bahwa di setiap Kelurahan ada Pustu tetapi tidak di operasikan" ucap Anas.

Untuk itu, komisi III mendesak Dinas Kesehatan agar segera mengfungsikan dan orperasikan Pustu di setiap Kelurahan agar para bidan-bidan desa dapat berperan dan bisa membatu dalam melakukan tindakan-tindakan awal.

Meski kata dia,  ada kartu miskin yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah, namun membutuhkan koordinasi lintas instansi baik Dinkes, aparatur Kelurahan dan Kecamatan serta inatansi tekhnis lainnya.

"Harus ada koordinasi, ada kerjasama lintas Dinas terkait ke Kecamatan sampai ke Kelurahan agar bisa memiliki data yang pas untuk mendata seberapa banyak disetiap Kelurahan yang masyarakatnya tidak mampu, agar dapat mendorong melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jjamkesda)," terang Anas.

Dia berharap, kedepan Komisi III juga fokus untuk melakukan rapat meninjau dan memonitoring pada setiap Kelurahan agar berapa banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan masyarakat melalui Jamkesda, "selain itu selain masyarakat harus ada proaktif dari Kelurahan dalam melakukan  pendataan," pungkasnya. (red)