TERNATE, OT - BPJS Kesehatan menjalin kemitraan dengan Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) dalam mendukung implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Hal tersebut dilakukan pada saat pelantikan pengurus yang dihadiri oleh pengurus baru dan pengurus lama serta anggota SP KEP SPSI. Pada kegiatan ini juga dilaksanakan diskusi seputar Program JKN-KIS, Senin (29/03).
Ketua Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI Maluku Utara terpilih, Ike Masita Tunas menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan hak-hak para pekerja di wilayah kerjanya. Salah satu hak pekerja yang menjadi prioritasnya adalah terdaftarnya pekerja dan anggota keluarganya dalam Program JKN-KIS.
Pekerja di Maluku Utara di sektor energi dan pertambangan memiliki jumlah yang cukup banyak mengingat wilayah Maluku Utara memiliki potensi tambang yang melimpah seperti nikel dan emas.
“Perlu dukungan semua pihak agar semua pekerja memiliki jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Ike.
Ike menambahkan bahwa pihaknya sengaja mengundang BPJS Kesehatan dalam kegiatan ini karena untuk menambah informasi dan pengetahuan tentang jaminan kesehatan kepada para anggotanya.
Dia juga berharap kepada perusahaan sebagai pemberi kerja dapat menjalankan regulasi yang telah ditetapkan yaitu mendaftarkan pekerja dan anggota keluarganya dalam program JKN-KIS.
“Saya berharap tidak ada lagi para pekerja yang harus dirugikan apabila sakit, hanya dikarenakan para pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerja dan anggota keluarganya dalam program JKN-KIS,” ucap Ike.
Pada kesempatan yang sama Kepala Bidang Perluasan, Pengawasan dan Pemeriksaan Peserta (P4) BPJS Kesehatan Cabang Ternate, Ikya Ulumudin menuturkan kemitraan yang dijalin dengan FSP KEP SPSI Maluku Utara bertujuan untuk memperkuat perlindungan kesehatan para pekerja di Maluku Utara.
Menurut Ikya, sampai saat ini masih ada pemberi kerja yang belum mematuhi kewajibannya dengan mendaftarkan pekerja dan anggota keluarganya dalam Program JKN-KIS.
“Kami siap mendukung dan akan berkolaborasi dengan FSP KEP SPSI Maluku Utara terkait implementasi Program JKN-KIS. Jika ada kendala dalam pelaksanaannya kami harap dapat segera disampaikan kepada kami,” tegas Ikya.
(ded)
