TERNATE, OT - BPJS Kesehatan berkomitmen meningkatkan pencapaian mutu pelayanan kesehatan melalui program JKN di wilayah provinsi Maluku Utara.

Komitmen itu dituangkan dalam sebuah pertemuan bersama Dinas Kominfo Pemprov Maluku Utara dan Komisi Informasi Publik (KIP) serta sejumlah perwakilan media di Kota Ternate bertempat di Green Fatma, pada Rabu (11/6/2025). 

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah X, Sofyeni mengatakan pertemuan ini merupakan agenda rutin BPJS Kesehatan kolaborasi dengan sejumlah pihak terkait terutama media sebagai penyaji informasi kepada masyarakat.

"Ini berguna agar masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya bagaimana mendapatkan prosedur layanan serta informasi sejauh mana perkembangan pengelolaan program JKN selama 11 tahun terakhir ini," ujar Sofyeni.

Menurutnya, seperti yang sudah kami sampaikan bahwa dalam kurun waktu tersebut ada beberapa kepesertaan JKN secara nasional sudah mencapai 98 persen. Penduduk yang didaftarkan secara nasional juga sudah mencapai kurang lebih 273 juta. 

"Hanya saja, secara keaktifan memang masih dibawah 80 persen secara nasional. Nah ini memang kita mendorong bersama Gubernur agar di wilayah Maluku Utara untuk keaktifannya capai 80 persen," tuturnya.

Meski begitu, sambung dia, secara kecukupan sudah mencapai angka 99,78 persen dan ini termasuk cukup tinggi. "Cuman sekarang ini menjadi PR bersama dengan Gubernur yakni untuk meningkatkan keaktifan peserta," kata Sofyeni.

Dikatakan, sejauh ini upaya untuk meningkatkan program layanan kesehatan di wilayah Maluku Utara terus mendapatkan dukungan dan komitmen dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota sangat baik.

"Ini terbukti dengan adanya peningkatan keaktifan peserta yang semula 76 persen sekarang sudah di angka 79,23 persen," ungkapnya.

Tak sampai disitu, Sofyeni menegaskan saat ini pun sedang berproses di beberapa kabupaten kota untuk mengaktifkan pesertanya yang nonaktif tersebut. Khususnya untuk masyarakat yang miskin, tidak mampu tapi tidak masuk dalam data DPKS.

"Ini tentunya peran daripada pemerintah daerah untuk bisa membantu penduduknya yang memang miskin tidak mampu tersebut namun tidak dicover oleh DPKS atau BPMJ. Jadi ini sedang berproses," jelasnya.

Sofyeni juga menyebut, dari 10 kabupaten kota yang belum mencapai UHC hanya di Pulau Taliabu. Ini memang di tergetkan bersama pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk bersama-sama mendorong keaktifan pesertanya.

"Jadi bersama ibu Gubernur berkomitmen bersama-sama agar ada peningkatan di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu," pungkasnya.

 (ier)