TOBELO,OT- Pernyataan Bupati Halmahera Utara (Halut), Frans Manery menghentikan pembangunan Rumah Sakit (RS) Kao saat aksi beberapa pekan lalu di PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) mulai menuai kritik.
Tokoh Pemuda Kao, Mutlaben Kapita mengatakan, berdasarkan surat yang dikeluarkan pada Senin 15 Juli 2019 lalu, oleh PT NHM dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan Halut, Camat dan Kepala Desa lingkar tambang, memuat perihal penghentian pembangunan Rumah Sakit Kao yang tengah dibangun oleh NHM.
"Sangat menyayangkan sikap Bupati yang seolah-olah tidak serius menyikapi perihal kerjasama pembangunan Rumah Sakit Kao dengan PT NHM. Dimana, Pemda menyediakan peralatan, tenaga kesehatan dan mengelolanya, sedangkan pihak NHM membangun gedung Rumah Sakit Kao," jelas Kapita kepada indotimur.com, Selasa (23/7/2019).
Menurutnya, sungguh ironis pihak NHM mau membangun fasilitas kesehatan untuk masyarakat lingkar tambang. Namun Bupati tidak serius dengan kerjasama pembangunan Rumah Sakit Kao, bahkan meminta kepada NHM untuk menghentikan pembangunan yang sedang berjalan. Ada apa?.
Kata dia, fasilitas seperti ini jauh lebih penting ketimbang bantuan uang tunai dari NHM, maka harusnya Bupati pikirkan setelah selesai masa kontrak NHM apa yang didapatkan masyarakat lingkar tambang? “Ini yang harus dijawab. Dan RS Kao yang tengah dibangun menjadi salah satu solusi tepat dibidang kesehatan untuk pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.
Selain itu, dengan adanya Rumah Sakit Kao, kedepan dilengkapi fasilitas memadai. Maka, pelayanan kesehatan yang baik dan lebih mudah dijangkau oleh masyarat lingkar tambang tanpa harus ke RS Umum Tobelo. “Tentu juga meningkatkan PAD Kabupaten Halmahera Utara jika kedepan dikelola secara baik," tuturnya.
Menurutnya, pembangunan RS Kao bisa menekan angka pengangguran di wilayah Kao. Sebab, untuk penyediaan tenaga kesehatan bisa melalui kebijakan TKD untuk merekrut tenaga kesehatan yang diprioritaskan masyarakat Kao. Apalagi saat ini sudah ada tenaga kesehatan yang berstatus PNS juga terdapat dua dokter umum. Untuk itu, tinggal penambahan tenaga kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan RS Kao kedepan.
"Penghentian RS Kao sebagaimana surat yang dikeluarkan oleh NHM perlu di bicarakan kembali oleh Pemda, pihak NHM bersama dengan masyarakat sebagai kelompok kepentingan. Karena meskipun Bupati yang punya hak kekuasaan di daerah, tapi tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak terkait penghentian RS Kao. Perlu ada ruang dialog bersama masyarakat lingkar tambang," cetusnya.
Untuk itu ia mengharapkan, anggota DPRD Halut dapil Kao-Malifut, para Camat dan Kades di lima Kecamatan perlu serius menyikapi hal ini. Sebab pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan generasi di masa mendatang.
(red)
