Mereka mendesak Bupati Halut, Frans Manery untuk memecat Kepala Desa Ngofakiaha, Fahri Yamin dan meminta Polres setempat memeriksa yang bersangkutan karena diduga telah melakukan pemalsuan tanda tangan dan penyalahgunaan anggaran CSR dari PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) sebesar Rp 350 juta.

Koordinator lapangan, Isra Latif mengatakan, telah terjadi sejumlah persoalan di Desa Ngofakiaha yang dilakukan oleh Kepala Desa. Pada 2018 Kades diduga memalsukan tanda tangan bendahara Desa saat pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

Selain itu, Kades tidak transparan anggaran pengembangan masyarakat tahun 2019. Kemudian Kades membagi-bagi uang ke masyarakat yang bersumber dari dana CSR PT NHM sebesar Rp 350 juta. “Bagi-bagi uang kepada masyarakat per KK bervariasi, ada yang mendapat Rp 1 juta dan ada Rp 1,5 juta,” ucap Isra dalam orasinya, Selasa (6/8/2019).

Hal ini, kata dia, telah menyalahi wewenang dan tidak sesuai peraturan menteri dalam pengelolaan anggaran. Tapi semua itu harus direalisasikan dalam bentuk program yaitu bedah rumah sebagaimana dengan kesepakatan pada hasil rapat.

Menurutnya, masyarakat dan BPD Ngofakiaha telah merekomendasikan menolak Fahri Yamin sebagai kepala desa, karena telah melakukan penyalahgunaan anggaran desa. "Kami mewakili masyarakat dan rekomendasi BPD untuk menurunkan Fahri Yamin dari Kepala Desa," tandasnya.

Sementara dalam aksi itu, Koordinator lapangan mewakili masyarakat menyerahkan dukungan tanda tangan dari masyarakat dan rekomendasi BPD untuk penurunan Kades yang diterima langsung oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkab Halut, E. J. Papilaya.

Kata Papilaya, saat ini Bupati dan Wakil Bupati sementara berada diluar daerah. Setelah Bupati datang dari Jakarta akan disampaikan sesuai dengan tuntutan masyarakat. "Menurunkan Kades harus melalui SK Bupati, yang ditetapkan sesuai dengan prosedur dan mekanisme. Kami akan sampaikan hal ini ke Bupati," ungkapnya.

Kemudian massa melanjutkan aksi di Polres Halmahera Utara, masih dengan tuntutan yang sama dan untuk mendesak penyidik segerah memeriksa Fahri Yamin terkait dengan dugaan penyalahgunaan anggaran.