TOBELO, OT – Sejumlah karyawan PT Nusa Halmahera Minerals (NHM), yang dikabarkan akan di PHK, menilai janji pihak management NHM untuk melakukan program regenerasi yang diprioritaskan untuk warga lokal ternyata bohong.

Hal ini disampaikan sejumlah karyawan yang dikabarkan akan dipecat oleh pihak managemen PT NHM.

Informasi yang dihimpun indotimur.news, Sabtu (30/9/2017), menyebutkan, menejer Departement Security Raden Gunawan yang awalnya telah diusir oleh karyawan pasca demo spontanitas tanggal 21 Juli 2017 lalu, hingga saat ini, yang bersangkutan (Raden Gunawan-red), masih tetap bekerja seperti biasa pada posisi menejer securiry PT NHM.

"Pak Raden Gunawan menejer departement security PT NHM saat ini bekerja melalui kantor pusat Jakarta," kata salah seorang karyawan yang namanya juga masuk dalam daftar PHK.

Karyawan yang enggan namanya dipublish itu mengaku,  pengusiran terhadap manager Departemen Sacurity, Raden Gunawan, disebabkan yang bersangkutan sengaja mendatangkan security Nawakara Persada Nusantara (911) sebanyak 31 orang, yang seluruhnya berasal dari Balikpapan dan Kupang NTT untuk menggantikan security lokal, dengan alasan bahwa seurity lokal bekerja tidak profesional dan tidak berkompeten.

Kata mereka, Raden Gunawan merupakan salah satu orang dari kelompok pembisik Jon Gaunt untuk tetap melakukan PHK terhadap security lokal dan bagian dari remote control Jon Gaunt untuk mengatur perusahan khususnya pada devisi keamanan.

"Selain Raden ada juga kelompok pembisik Jonn Gaunt lainnya, yang terus perangi orang lokal demi kepentingan semata. Rencana PHK sepihak di PT NHM dengan alasan tak mendasar ini adalah faktor kepentingan individual dan rasa tidak suka terhadap orang lokal untuk menduduki jabatan strategis di PT NHM," bebernya.

Terpisah, aktivis Halmahera Utara, Maikel Sumtaki, merasa geram tehadap kebijakan PT NHM dengan rencana pemecatan terhadap sejumlah karyawan lokal. 

Kata Maikel, pihaknya, melalui Organisasi Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Halut tidak akan diam dengan perlakukan PT NHM terhadap kaum pribumi.

"Kami akan tetap mendorong persoalan ini kepada Pemkab Halut melalui instansi terkait, agar dapat mendudukan pokok persoalan yang sebenarnya antara PT NHM dengan sejumlah karyawan lokal," tegasnya. Maikel berharap, Pemkab Halut melalui instansi tekhnis, tidak tinggal diam dalam menyikapi persoalan ini, “persoalan karyawan harus diselesaikan sesuai dengan regulasi yang ada,” harapnya.