Keempat pejabat itu, yakni kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Nyoter Koenoe, kepala Badan Kesbangpol Wenas Rompis, kepala Dinas Satpol PP Nelson Sahetapy dan salah satu Kabid di Dinas Lingkungan Hidup Yeni Rahamis.

 

Wacana Pansus itu muncul setelah DPRD Halut melakukan Rapat dengar pendapat (RDP) dengan keempat pejabat tersebut, Rabu (10/7/2019).

 

Pejabat yang dipanggil pagi tadi dalam RDP diantaranya, Kepala DPMD dan Kaban Kesbangpol Halut, namun sebelumnya telah dipanggil kepada Kadis Satpol PP dan Kabid Yeni Rahamis. Pada rapat tersebut, Kadis DPMD dan Kaban Kesbangpol dicecar dengan sejumlah pertanyaan dari pimpinan dan anggota DPRD.

 

Ketua DPRD Halut Yulius Dagilaha menyampaikan, pemanggilan kepada pejabat tersebut terkait perjalanan ke Canada karena ada dugaan masalah yang timbul akibat perjalanan mereka. 

 

Sementara Ketua Komisi II DPRD Halut Janlis Kitong mengatakan, perjalanan ke luar negeri justru menjadi isu hangat, apalagi setelah berakhirnya pleno Pilpres dan Pileg, lalu keempat ASN itu bersamaan ke Canada. 

 

Kata Janlis, dengan adanya kejanggalan maka diperlukan pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk menelusuri terkait perjalanan ASN ke luar negeri. "Saya kira itu hanya izin cuti yang diberikan Sekda, tapi bukan ke Canada. Apalagi keluar daerah dengan salah satu Caleg," jelasnya. 

 

Hal yang sama dikatakan Ketua Komisi III Zadrak Tongo-Tongo. Politisi partai Golkar ini menyebutkan, ada kejanggalan ASN diberikan cuti tetapi ada surat jalan dari Pemkab seperti yang disebutkan Kaban Kesbangpol. 

 

"Menarik kalau perjalanan ini sudah direncanakan dan apakah perencanaan ini bukan dilakukan orang per orang, tapi secara bersamaan dan keberangkatan dimoment yang sangat penting karena masih dalam suasana Pemilu," katanya.

 

Menurutnya, kepala Kesbangpol harusnya ada di daerah ini karena masih suasana Pemilu. Sementara kepala DPMD banyak persoalan di desa yang belum diselesaikan. "Ada beberapa desa yang Kadesnya terindikasi melakukan penyalahgunaan kewenangan," tuturnya.

 

Sedangkan menurut Wakil Ketua DPRD Halut, Sahril mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan karena kedua pejabat yang dipanggil hari ini tidak proaktif dalam masalah ini, karena ada hal menarik sebagai pintu masuk untuk dicermati lebih jauh.

 

"Perjalanan merek sudah direncanakan 2 tahun sebelumnya secara perseorangan, instansi atau secara bersamaan. Hal ini terindikasi ada sesuatu sebab kedua Kadis tidak jujur," cetusnya.

 

Sementara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Halut, Wenas Rompis menyebutkan, dalam melakukan perjalanan dinas sudah dilakukan sesuai aturan. Dimana telah dikeluarkan surat cuti ASN. Sementara perjalanan dinas keluar negeri sudah direncanakan sejak 2 tahun sebelumnya. 

 

Hal yang sama dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Halut Nyoter Koenoe, perjalanan dinas sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme. Namun dirinya menyesalkan ketika berada di luar daerah kemudian ada aksi yang justru sangat menyudutkan mereka.

 

"Kami melakukan permohonan cuti dan melakukan perjalanan ke luar negeri. Ketika di luar negeri banyak hal yang kami hadapi dimana kami diserang habis-habisan di media dan kami juga didemo. Hal ini membuat kami justru merasa dalam tekanan dan tidak nyaman, baik saya maupun keluarga. Dan meski dilakukan aksi persoalan ini sudah terjawab saat demo yang dijelaskan Sekda," kata Nyoter.