MABA,OT- Tiga Fraksi DPRD Kabupaten Halmahera TImur (Haltim), Maluku Utara memberikan apresiasi terhadap RAPBD 2018. Apresiasi ini disampaikan dala rapat peripurna keempat Masa sidang III terkait dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi atas RAPBD 2018.
Ketiag Fraksi itu adalah Fraksi Kerakyatan Nasional, Perjuangan Pembangunan Nuranu Rakyat (FPPNR) dan Fraksi Demokrat Keadilan Indonesia. Apersiasi tersebut karena dinilai Pemkab mempunyai keseriusan dalam membangun daerah serta RAPBD tahun anggaran 2018 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan sebelumnya.
Namun ada beberapa poin yang menjadi sorotan ketiga fraksi tersebut, dan menjadi catatan oleh Pemkab sehingga dapat diperhatikan dan direlisasi secepatnya. Hal ini seprti disampaikan Jubir FPPNR, Slamet Prianto, dalam pandangan umumnya menyampaikan, berdasrkan penilaian yang dilakukan Fraksi, Pemkab mempuyai keseriusan dalam membangun daerah ini, karena RAPBD Tahun Anggaran 2018 yang disampaikanoleh Bupati mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan APBD tahun 2017.
Kata dia, pada APBD 2017 sebesar Rp 1.012 772.451914 dan RAPBD 2018 sebesar Rp 1.121.559. 023.441.00, atau mengalami peningkatan sebesar 9,75 persen.
"Dengan terjadinya peningkatan tersebut, diharapkan para SKPD dalam menyusun RKA harus benar-benar berpihak pada masyarakat dengan berpedoman RPJMD Kabuaten Halmahera Timur yang telah ditetapkan bagi Fraksi kami ini. Hal ini adalah sesuatu yang menggembirakan karena Pendapatan tahun 2018 sebesar Rp 933.827 98I.068,00," jelasnya.
Untuk itu, dengan anggaran ini, maka Pemkab dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Halmahera Timur yang terakomodir dalam visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Haltim, demi membangun akses jalan Maba Utara dan Wasile Utara pada tahun 2018.
Sementara itu, beberapa catatan kepada para SKPD, yakni Kepada Dinas Komunikasi, informatika dan Persandian agar dapat mengusahakan pembangunan tower telepon seluler di Kecamatan Maba Urara dan wasile Utara serta membangun komunikaai yang intens dengan pihak telkomsel agar gangguan jaringan di Ibu Kota Kabupaten tidak lagi terajadi.
Sementara Kepada Dinas Pendidikan agar dapat membangun SMP di desa minamin untuk menjawab kegelisahan masyarakat di desa Minamin dan desa Saola yang menyekolahkan anaknya sangat jauh.
"Kepada Dinas PMD diharapkan dapat melakukan sosialisasi secara massif kepada masyarakat terkait dengan PILKADES, sehingga tidak ada lagi selisih penafsiran terkait dengan aturan pemilihan Kepala Desa yang menjadi acuan panitia dalam menyelenggarakan Pilkades tersebut, dan Kepada Dinas terkait yang menjadi sumber pendapatan daerah, baik disektor pajak maupun retribusi, agar lebih bersemangat dalam melaksanakan tugasnya, demi membangun daerah yang kita cintai ini, sehingga pencapaian pendapatan daerah dari sektor ini terus meningkat," pintanya.
Sementara itu, Jubir Fraksi Kerakyatan Nasiona, Basir H taher, juga mengapresiasi atas capaian kinerja pemerintah daerah pada tahun angaaran 2017 ini yang telah melaksanakan kegiatan pembangunan baik infrastruktur ekonomi demi kesejahteraan rakyat, diman telah melakuka pembangunan ruas jalan, baik dalam kota Maba maupun diluar kota, dan juga dilakukan pengembangan produk unggalan serta perbaikan sarana kesehatan.
"Diharapkan agar kepada dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat diberikan teguran keras jika rekanan yang melaksanakan kerja tidak berkualitas, dan meminta gambaran umum produk perikanan atas produk unggulan seperti apa," pungkasnya
Selain itu, diminta Pemkab untuk menjelaskan terkait dengan pembangunan lingkaran utara menjadi prioritas pada tahun 2018, dan juga diminta ke Pemkab agar komunikasi dan informasi menjadi perhatian serius.
Jubir Fraksi Demokrt Keadilan Indonesia, H M Saleh mengatakan, penyampaian nota keuangan dan RAPBD Tahun 2018 yang disampaiakan oleh Bupati kepada DPRD adalah sebuah proses mekanisme formal atas perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Tahun 2018. Sebagai Instrumen kebijakan ekonomi.
Anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan. "Dalam rangka untuk mengoptimalkan tujuan dan fungsi Anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan yang jelas atas peran DPRD dan Pemkab dalam proses penyusunan dan penetapan APBD yang dirinci dalam unit organisasi, fungsi dan Program serta jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan," katanya.
(dx)
