HALTIM,OT- Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) bersama Komisi III DPRD menggelar rapat pembahasan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Perusahan Daerah Air Minum (PDAM), Selasa kemarin.

Kepada Indotimur.com, Sekretaris Daerah Haltim Ricky Ch Richfat mengatakan, dalam rangka pembentukan Perda PDAM ada salah satu syarat yang harus dilengkapi sebelum dilakukan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Syarat yang harus disiapkan adalah hasil kajian kelayakan bisnis. Dan itu sudah kami sampaikan ke Komisi III pada rapat kemarin," kata Ricky, Rabu (12/01/2022).

Dikatakan, terkait dengan itu maka DPRD Haltim meminta kepada Pemda untuk membantu menyiapkan studi kelayakan bisnis Perda PDAM, sebagai salah satu persyaratan ke Mendagri.

"Dan dasar itulah kami bersama DPRD sudah ketemu dan membahas terkait penyiapan studi kelayakan bisnis" katanya.

Lanjut Ricky, selain itu Pemda Haltim juga telah mengusulkan kepada DPRD agar membuat Focus Group Discussion (FGD), dalam rangka pembentukan nama PDAM Haltim.

"Jadi DPRD lakukan FGD bersama Pemda dan masyarakat, sehingga bisa menentukan nama dari PDAM itu, karena ada usulan dari DPRD, Pemda maupun masyarakat," ujarnya.

Sementara untuk Penyertaan Modal, menurut Ricky, harus menunggu hasil kelayakan bisnis. Dan kelayakan bisnis itu terbagi menjadi tiga, yang pertama operasional manajemen dan pegawai, kedua infakstruktur dan ketiga terkait dengan kantor sekaligus sarana dan prasarana PDAM.

"Kalau tiga studi kelayakan bisnis itu sudah selesai dan sudah ada nilainya, baru kemudian Pemda bisa melakukan penyertaan modal. Dan untuk menunggu itu akan membutuhkan waktu selama tiga bulan," tuturnya.

Ricky menambahkan, terkait studi kelayakan bisnis Pemda Haltim akan menyurat ke Rektorat Unkhair Ternate untuk membantu Pemda Haltim.

"Kami akan menyurat ke Unkhair, selanjutnya Unkhair akan membentuk tim dalam rangka studi kelayakan bisnis PDAM," tambah Ricky.(dx)