MABA,OT- Tim Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementrrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Rabu (08/11/2017) tadi meninjau lahan bersertifikat di kawan Taman Nasional Aketajawe Lolobata, Kecamatan Wasile Selatan.

Tim didampingi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Haltim, Badan Pertanahan Nasional Maluku Utara, Badan Penetapan Kawasan Hutan Wilayah Manado DPRD Haltim selaku insiator.

Komisi II DPRD Haltim, M Soleh mengatakan, terkait dengan permasalahan tersebut DPRD selaku insiator telah mengambil langkah-langkah koordinasi lintas instansi dengan melibatkan BP4D, Nakertrans, BPN Malut, Dinas Kehutanan Malut dan BPKH Manado. Kemudian dilanjutkan rapat konsultasi ke Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dalam hal ini Dirjen KSDAE. 

“Ada beberapa rumusan-rumusan yang menjadi kesepakatan, maka persoalan pokoknya ada dua yakni 50 lahan masyarakat bersertifikat dan lahan garap sejak mereka hadir di Trans. Jadi hari ini (kemarin) Dirjen KSDEA akan melakukan peninjauan untuk mengetahui permasalahan lahan yang ada di kawasan TN,” kata, H Soleh kepada wartawan.

Kata dia, lahan masyarakat yang bersertifikat di kawasan TN itu diterbitkan BPN Malut sejak tahun 1992. Disatu sisi diperhadapkan permasalahan dengan hadirnya TN Aketajawe Lolobata yang hadir sejak 2004, namun pengukuhannya pada tahun 2009.

“Menjadi poin masalah adalah 50 lahan bersengketa yakni lahan yang diterbitkan oleh BPN ada dua kualifikasi pertama lahan sertifikat dan kawasan HPT berada di dalam kawasan TN,” tuturnya.

Untuk itu, kehadiran Dirjen KSDEA di TN Aketajawe Lolobata dalam rangka peninjauan atau pengecekan permasalahan lahan masyarakat bersertifikat serta kawasan HPT yang ada didalam kawasan TN tersebut. Karena kehadiran masyarakat setempat sebalum adanya kawasan TN.