HALTENG,OT- Komisi II DPRD Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) sebut Tol laut yang jadi program Pemerintah dalam pelaksanaannya masih belum maksimal.
Ketua Komisi II DPRD Halteng, Ahlan Djumadil mengatakan, rapat bersama dinas terkait ini sudah yang kedua kalinya. Dan Minggu kemarin DPRD tindak lanjut berangkat ke Surabaya, Jawa Timur untuk konsultasi terkait tol laut.
"Ada berbagai masalah yang muncul, ternyata kehadiran tol laut di pelabuhan Weda ini belum mencapai tujuan sebagaimana dibuat oleh pemerintah terkait program ini," kata Ahlan saat diwawancarai sejumlah wartawan usai rapat di aula Kantor DPRD, Rabu (15/3/2023).
Kata dia, distribusi barang dari surabaya ke Halteng khususnya sembako itu kecil, selain itu, harga barang masih dominasi mengacu pada harga barang Ternate, Manado dan seterusnya.
"Karena itu saya berkesimpulan bahwa tol laut di Weda belum mencapai tujuan sebagaimana yang diprogramkan oleh pemerintah, karena itu harus ada langkah-langkah perbaikan dan pengawasan,"ucapnya.
Politisi Gerindra ini mengatakan, langkah-langkah perbaikan ini banyak dan yang paling utama itu pengawasan, karena pihaknya sudah temukan beberapa fakta. Misalnya barang yang dikirim dari Surabaya itu didaftar manifest lain yang dibongkar di Pelabuhan Weda barangnya lain. Maka butuh pengawasan dari regulator yakni Pemerintah.
Dia menyarankan, jika terjadi seperti itu lagi maka barang itu didiamkan saja dalam pelabuhan jangan dibongkar, sehingga mereka yang pemilik dan operator bertanggung jawab.
Ahlan mengaku, masih ada kelemahan termasuk di pedagang lokal, sebab ada harga barang yang melalui tol laut masih tinggi karena pedagang yang belanja di Surabaya bukan belanja langsung di distributor tapi belanja di tengkulak.
Menurutnya, begitu besarnya arus barang yang dilakukan di pelabuhan Surabaya, maka Pemda Halteng juga harus siapkan depo kontener untuk kenyamanan bongkar muat.
"Karena itu kami usulkan ke Dinas Perhubungan untuk segera membuat perencanaan supaya di Weda ini disiapkan depo kontener," katanya.
"Kami juga sudah rekomendasikan untuk dibenahi, kalau ada JPT yang nakal maka akan dievaluasi untuk direkomendasikan jangan lagi masuk di program tol laut. Dan kewenangan itu ada di pemerintah dan kami serahkan untuk mereka awasi, kami akan mendorong itu," tukasnya,
Apalagi kata dia, informasinya tol untuk subsidi akan berakhir bulan April dan ini menjadi problem di Halteng untuk mendapat harga contaiber yang murah, sehingga DPRD sampaikan untuk segera dibuat usulan ke Pemerintah pusat kalau boleh diperpanjang.
"Jadi harus ada kerja sama antara pengusaha Halteng dan pengusaha di Jawa Timur, kami sudah sarankan mudah-mudahan Pj. Bupati merespon untuk kita buat misi dagang Halteng dan Surabaya," katanya.(red)
