HALBAR, OT - Orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat James Uang, akhirnya  buka-bukaan soal dana tranfer dalam bentuk DBH yang kabarnya waktu dekat terealisasi.

"Interpelasi itu hak konstitusional DPRD, silahkan apa yang di interpelasi, kan masalahnya hanya duit tidak masuk Rp,55 miliar yang kita tunggu bulan Desember kemarin," kata Bupati, Senin (8/1/2024) di kantornya.

Bupati James mengatakan, bila DPRD merasa sebagai mitra Pemerintah Daerah dan dipilih oleh rakyat, maka seharusnya jika ada masalah seperti ini, cari solusi bersama bukan saling menyalahkan

"Bukan tanda tangan interpelasi, bukan caranya begitu, karena tanggung jawab daerah bukan hanya Bupati, mereka juga, karena mereka dipilih oleh rakyat. Kalau ada maslah mari cari solusi bersama," ajaknya.

Bupati mengungkapkan, Halmahera Barat mendapatkan tambahan DBH tahun 2023 sebesar Rp 13,4 miliar setelah PMK nomor 19 tahun 2023 tentang Pengelolaan Treasury Deposit Facility (TDF) selesai direvisi.

Rencananya, dana tersebut akan ditranfer masuk pada  bulan Januari atau Februari tahun ini.

"Maka mulai bulan Februari atau Maret 2024, bisa tarik dana TDF tersebut yang sebagaimana KMK DBH KB Nomor 38/KM.7/2023 sebesar Rp,55 miliar yang diperuntuhkan penggunaannya untuk 3 hal diantaaranya pelayanan infrastruktur, percepatan Pilkada dan investasi," ungkapnya

Menurut Bupati, apa bila Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 13,4 miliar dari  Rp 55 itu masuk di bulan Januari atau Febuarri tahun 2024, tentu persoalan pencairan semua akan tuntas

Dia mengatakan, di bulan Desember, tercatat Halmahera Barat, memiliki anggaran namun anggaran tersebut diperuntukan gaji untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Kemarin bulan Desemeber  Rp,13 miliar itu sisa dari anggaran PPPK, nah itu  kita manfaatkan beberapa kegiatan sangat urgen dan DAK saja bisa cair.  tidak yang lain," ungkap Bupati seraya menyebut termasuk DBH Provinsi sebanyak Rp 17 miliar yang belum ada realisasinya.

 (deko)