HALBAR, OT- Mantan Anggota DPRD kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Samad Hi. Muid, minail Pemkab mencari kesalahan Kepala Desa (Kades) sehingga bisa memenuhi keinginan untuk dipecat.

Samad terpaksa menyampaikan pendapatnya setelah melihat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Desa Lako Akediri. Menurutnya, LHP Inspektorat atas temuan keuangan di Desa Lako Akediri terlihat kaku dan kesan mengada-ngada.

"Memangnya mekanisme pemeriksaan sudah berubah ya? Kalau kali ini dua tahun sekali pemeriksaan bbaru LHP keluar atau bagaimana," ucap Samad, Rabu (1/9/2021).

Dia menjelaskan, jika temuan tahun 2019  Pemkab seharusnya melakukan pembinaan terhadap Kades di tahun 2020, sehingga kades bisa berbenah diri untuk pengelolaan keuangan tahun selanjutnya.

"Bukan nanti 2021 baru dirangkul satu kali dan berikan batas waktu 6 bulan untuk kades memperbaiki, jika tidak diserahkan ke aparat penegak hukum. Ini aneh," kesallnya.

Menurutnya, pemerintah terkesan mencari-cari kesalahan  untuk memenuhi hasrat pemecatan terhadap Kades.

"Bikin barang harus yang masuk akal. Artinya akal yang mengakali yang masuk akal, jangan akal yang mengakali yang tidak masuk akal," terangnya.

Untuk itu, ia berharap kepada BPMD dan Inspektorat berbenah diri dan melihat kekurangan sendiri atas masalah pengelolaan keuangan desa, karena seluruh desa saat ini sumberdaya manusianya masih dalam tuntunan dan belum layak menjadi korban pemecatan atas pengelolaan keuangan desa.(deko)