HALBAR, OT - Koordinator Wilayah (Korwil) PKH Provinsi Maluku Utara, Rudy Rasabessy membantah pernyataan Calon Bupati (Cabup) Halmahera Barat, Danny Missy yang menyampaikan bahwa penambahan jumlah penerima PKH dan PIP di Halbar merupakan usahanya.
Kepada indotimur.com, Rudy menegaskan, Program Keluarga Harapan (PKH) pertama hadir di Provinsi Malut, hanya di dua kabupaten yakni Halut dan Halbar
Dia menyebut, pada tahun 2011 Halbar hanya tiga Kecamatan yakni Kecamatan Ibu, Ibu Utara dan Selatan saat itu dengan jumlah penerima PKH sebanyak 942 KPM dengan total anggaran sebesar Rp 1.4000.9000.50.000,-.
"Selanjutnya, pada tahun 2013, kami membuat proposal pengembangan PKH di Halbar dan harus ditandatangani Bupati bersama Wabup. dan saat itu Bagian Hukum dan Sekda tidak mau menandatangani sebab dalamnya proposal ada nama Kecamatan Jailolo Timur," bebernya.
Saat itu, lanjut Rudy, pihaknya kembali menghadap Bupati Namto Hui Roba, sempat bercanda menyatakan saat itu Jailolo masuk Halut, tapi data saat itu masih masuk 9 kecamatan termasuk Jailolo Timur, dalam pengembangan PKH 2013.
"Tahun 2015 hasil pengembangan PKH 3.124 dengan total anggaran Rp 2 miliar lebih Setelah tiap tahun ada pengembangan penerima PKH dengan acuan data bersumber dari BPS," ungkapanya
Rudy kemudian membeberkan sejak tahun2017 hingga 2020, acuan datanya mengarah ke Pusdatin. Dalam tahun 2020 ini jumlah penerima PKH berjumlah dari 6.000 dan ada perubahan kompenen maka penurunan penerima.
"Seperti dalam keluarga penerima PKH, sudah lulus SMA maka penerima itu dengan sendirinya hilang tidak masuk lagi hingga data menjadi 5.124," akunya
Lebih lanjut Korwil PKH Malut ini mengaku, sementara di tahun 2020 terakhir khususnya di Kabupaten Halbar, datanya 5.864 PKM yang tersebar di 8 Kecamatan dengan total anggaran dari Pempus ke masing-masing penerima dari tahap 1 dan tahap 2 totalnya Rp 13 miliar lebih.
Dia menilai, pernyataan Bupati terkait PKH di Halbar sangat keliru, sebab soal kebijakan itu murni kebijakan pemerintah pusat.
"Tidak ada lobi-lobi seperti BSB itu dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah penerima KPM 10 juta jiwa itu semua menerima beras 45 kilo sama, jadi kami meluruskan saja," terangnya
Dia juga membantah pernyataan Bupati.yang menyebut jumlah PKH tahun 2017 sebanyak 300 PKM, karena itu keliru, di tahun 2017, datanya 5.000 lebih.
Dia berharap, dari keempat Paslon, jika terpilih menjadi Bupati Halbar kelak, agar mendukung program pusat ini sebagaimana Surat Keputusan (SK) Kemensos dengan memberi dukungan dana shering minimal 5 persen. Selain itu, diharapkan agar banuan PKH jangan di politisasi oleh Paslon.
"Saat ini kami sedang pemutakhiran data juga ada SKB tiga Menteri yakni Kementerian Dalam Negeri, Kemenkeu, Kemensos tujuannya supaya daerah mendukung program-program dari pusat," tutupnya.
Sebelumnya, calon Bupati Danny Missy dalam sebuah kampanye di Desa Gufasa, Kecamatan Jailolo baru-baru ini menyebut, bertambahnya jumlah penerima PKH, karena upayanya melobi ke pemerintah pusat.
Dalam video yang beredar di media sosial, Bupati Halbar yang sedang menjalani cuti kampanye ini menyebut, saat mengetahui jumlah penerima PKH hanya sekitar 500-an, dia kemudian melakukan lobi ke pusat.
"Akhirnya saya melobi ke Jakarta dan kebutulan Menteri Sosial adalah teman kita sendiri, teman seperjuangan, separtai apa yang terjadi bapak/ibu sekalian, PKB naik menjadi 800 ribu dari 300 menjadi 8000 loncatan yang luar biasa," ujar Danny sebagaimana dikutip dari video yang diterima waryawan(deko)
