HALBAR, OT - Pernyataan keras anggota Komisi I DPRD Halbar, Frangkli Luang yang meminta kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemeriksaan Desa (DPM-PD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Asnath Sowo untuk tidak terlalu banyak ikut Bupati ke Jakarta, ditanggapi Asnath.

Kepada indotimur.com, Asnath memberi klarifikasi atas komentar Frangkli. Kata dia, terkait Pilkades, Pemkab akan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DPRD termasuk jadwal tahapannya.

Asnath mengatakan, DPM-PD Halbar, telah mengagendakan koordinasi dan konsultasi, sehingga terkait agenda ke Jakarta, DOM-PD memiliki dasar yang jelas.

"Keberangkatan ke Jakarta, saya ada dasar jelas surat tugas pimpinan untuk melakukan pengurusan percepatan kode desa, dan konsultasi terkait percepatan kode desa," kata Kadis DPM-PD, Asntah Sowo melalui pesan WhatsApp Jumat (14/2/2020).

Menurut Asnath, seharusnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halbar memberikan dukungan full kepada instansi teknis, setelah hadir Permendagri nomor 60 tahun 2019, sebab hal tersebut adalah tanggungjawab bersama.

"Karena ini tanggung jawab moral bersama untuk melakukan pelayanan dasar pada masyarakat 4 desa pesca Permendagri 60 perlu penyesuaian batas daerah sehingga perlu dikonsultasikan kepada Pemerintah pusat dan Provinsi," tegasnya.

Asnath menambahkan, pengurusan ke pusat difasilitasi oleh Pemprov untuk bertemu dengan Mendagri.

"Seharusnya DPRD memberikan dukungan full pada kami pasca terbitnya Permendagri 60 untuk kepentingan Kecamatan Loloda Tengah (Loteng) dan percepatan kode desa," pungkasnya. (deko)