HALBAR, OT - Camat Ibu, Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Barto Uang menyebut Ketua Apdesi Halbar berbohong. Pasalnya, memang benar ada penyimpangan Dana Desa (DD) tahun 2019 di  tiga desa di kecamatan Ibu.

Ketiga Desa itu, kata Barto, desa Tongute Goin, Togola Sanger dan Desa Soana Masungi, setelah dirinya melakukan monitoring tahap I dan II penggunaan anggaran DD tahun 2019 bisa dibilang terjadi penyimpangan.

“Sesudah itu saya coba komunikasi dan koordinasi, baik Kepala Desa dan jajarannya bersama BPD ditambah Togala Sanger sebanyak lima kali. Hasilnya, pihak Desa tetap bersikeras dengan menyatakan bawah mereka benar. Kemudian setelah itu ada laporan dari BPD di Pemerintahan Kecamatan, maka kami tindaklanjuti ke Pemkab," kata Camat, Barto Uang, Senin (27/01/2020) di kantor bupati Halbar.

Camat mengaku, masalah ini sudah ada penanganan dari tim Kabupaten yang diketuai Asisten I beranggota 6 (enam) orang, bahkan sudah turun klarifikasi dan sekarang dalam proses.

Dengan begitu menurut Camat, apa yang disampaikan Ketua Apdesi Halbar, Rustam Fabanyo adalah bohong. Sebab yang bersangkutan tidak pernah bertemu dengannya bahkan Sekertaris Apdesi Halbar, Yoram Uang pernah ditemui dua kali dan sempat  menitip pesan.

"Jadi kalau apa yang dikomentari oleh Ketua Apdesi Halbar, saya mau bilang itu bohong,” katanya.

Dia menjelaskan, proses pencarian DD tahap III dari ketiga Desa tersebut dipaksakan untuk dicairkan, padahal waktu tim dari Kabupaten diketuai Asisten I, Vence Muluwere turun melakukan klarifikasi, masyarakat minta kalau bisa tahap III jangan dicairkan tapi nyatanya dicairkan tanpa rekomendasi Camat. 

Sebelumnya, Apdesi Halbar meminta ketegasan Bupati Halbar untuk mencopot Camat. Pernyataan pencopotan Camat ini tidak ada tendensi politik, namun karena Camat dinilai berlebihan dalam menjalankan tugas pokok selaku Camat.

Camat dinilai melakukan kewenangan yang berlebihan, salah satunya dengan mendatangi Desa-Desa untuk meminta nota dan memarahi para Kades di jalan-jalan, sehingga Apdesi menilai Camat tidak beretika dalam berpemerintahan. (deko)