HALTENG, OT- Fraksi PDI Perjuangan DPRD Halmahera Tengah (Halteng) memberikan 5 catatan penting untuk Pemerintah Daerah (Pemda) Halteng dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027.
Hal itu disampaikan, dalam Paripurna Pandangan umum Fraksi-Fraksi tentang Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Halteng Tahun Anggaran 2027, bertempat di Ruang Rapat Kantor DPRD Halteng, Rabu (11/11/2026).
Ketua Fraksi PDIP Ibrahim Layn mengatakan, setelah mencermati arah kebijakan serta memperhatikan landasan regulasi yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2027, Fraksi PDI Perjuangan memandang perlu menyampaikan sejumlah saran, harapan, dan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah.
Lima catatan yang disampaikan antaranya,
1. Bahwa keberadaan tenaga pendidik pada jenjang TK/PAUD memiliki peran strategis dalam membangun fondasi kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Oleh karena itu, perhatian terhadap tenaga pendidik tidak semestinya hanya pada aspek penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga harus mencakup kepastian status, pengakuan atas pengabdian dan keberlanjutan kesejahteraan mereka.
Atas dasar tersebut, Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan agar segera melakukan pendataan dan validasi secara menyeluruh terhadap tenaga guru TK/PAUD yang berjumlah kurang lebih 235 orang yang selama ini mereka mengabdi secara suka rela tanpa di gaji, dan hingga saat ini belum terakomodasi dalam status Pegawai Tidak Tetap.
"Kami berharap Pemerintah Daerah memberikan kepastian melalui pengakomodasian dan pengalokasian anggaran bagi mereka pada Tahun Anggaran 2027,"ucap Ibrahim Layn saat membacakan padangan Umum.
2. Fraksi PDI Perjuangan tak henti-hentinya mengingatkan kepada Pemerintah Daerah agar memberikan perhatian serius dan menjadikan persoalan air bersih sebagai salah satu prioritas utama pembangunan daerah. Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar masyarakat sekaligus bagian penting dari pemenuhan hak atas kehidupan yang sehat dan layak. Fraksi PDIP menilai persoalan keterbatasan akses dan kualitas air bersih yang masih di rasakan masyarakat di sejumlah wilayah Halmahera Tengah membutuhkan langkah penanganan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
"Oleh karena itu, kami meminta kepada Pemerintah Daerah agar memastikan alokasi anggaran Tahun 2027 benar-benar diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber air, jaringan distribusi, serta pemerataan pelayanan air bersih ke wilayah kecamatan dan desa yang masih mengalami keterbatasan," jelasnya.
3. Fraksi PDIP meminta kepada Pemerintah Daerah melalui OPD teknis agar memberikan perhatian terhadap pembangunan dan peningkatan akses jalan tani di wilayah Kecamatan Patani Barat, Patani Utara dan Kecamatan Patani Timur. Ketersedian jalan tani sangat penting untuk menunjang aktivitas pertanian, mempermudah mobilitas petani, serta memperlancar pengangkutan hasil produksi dari lokasi perkebunan menuju pusat distribusi. Kami berharap perhatian dalam perencanaan pembangunan tahun anggaran 2027 dapat diakomodasi secara bertahap sesuai skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
4. Fraksi PDIP meminta Pemerintah Daerah agar melakukan pendataan dan verifikasi kembali terhadap masyarakat penerima bantuan Rumah Layak Huni (RLH) disejumlah wilayah Kecamatan. Sebab, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang kondisi tempat tinggalnya belum memenuhi standar kelayakan, dan secara ekonomi berhak mendapatkan bantuan, namum belum tersentuh program tersebut.
"Untuk itu, kami mendorong agar kebutuhan tersebut menjadi perhatian serius dalam perencanaan dan penganggaran Tahun 2027, sehingga program RLH benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan,"ucapnya.
5. Fraksi PDI Perjuangan ingin memberikan penegasan kepada seluruh Pimpinan OPD terkait kehadiran dan keseriusan dalam mengikuti proses pembahasan serta pendalaman RAPBD Tahun Anggaran 2027. Menurut Fraksi PDIP, ada satu hal yang harus dipahami secara utuh oleh setiap Pimpinan Perangkat Daerah. Ketika sebuah OPD mengajukan program dan mengusulkan sejumlah kebutuhan anggaran, maka pimpinan OPD tersebut harus memiliki tanggung jawab penuh untuk menjelaskan dasar pemikiran, urgensi, sasaran, serta konsekuensi dari usulan yang diajukannya. Atas dasar itu, Fraksi PDIP tidak menghendaki dalam tahapan pembahasan nanti masih terdapat pimpinan OPD yang tidak hadir dengan berbagai alasan.
Pembahasan bersama DPRD merupakan bagian dari mekanisme formal pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019. Karena itu, kehadiran pejabat yang bertanggung jawab atas program dan anggaran bukanlah sesuatu yang dapat ditempatkan sebagai agenda sampingan.
"Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta Bupati Halmahera Tengah memberikan instruksi yang tegas kepada seluruh pimpinan OPD agar hadir dan terlibat langsung dalam setiap agenda pembahasan. Apabila terdapat ketidakhadiran tanpa alasan yang sah, kami meminta agar hal tersebut menjadi bahan evaluasi serius bagi Bupati terhadap komitmen dan kinerja pejabat yang bersangkutan," tutupnya.
(ono)
