TERNATE, OT - Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman secara resmi melaunching Sistim Informasi Perjalanan Dinas (Si-JaDi) yang merupakan aksi perubahan Muhammad Faizal Badaruddin sebagai reformer dalam Diklat Kepemimpinan Administrator Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Angkatan VI Tahun 2022.
Kegiatan launching yang dipusatkan di aula Baabullah kantor Wali Kota Ternate itu, turut dihadiri Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara, para asisten dan staf ahli Wali Kota, para pimpinan OPD, serta tamu undangan lainnya.
Reformer M Faizal Badaruddin dalam laporannya menyampaikan,tata kelola (governance) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama.
Terminologi good governance memang belum baku, tetapi sudah banyak definisi yang coba membedah makna dari good governance. "Namun demikian, tidak dapat disangkal lagi bahwa good governance telah dianggap sebagai elemen penting untuk menjamin kesejahteraan nasional (national prosperity) dengan cara meningkatkan akuntabilitas, reliabilitas (kehandalan), dan pengambilan kebijakan," kata Faizal dalam laporannya.
Dikatakan Faizal, dalam upaya untuk mewujudkan visi TERNATE ANDALAN dirumuskan delapan misi yang salah satunya adalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang ekstraktif dan responsif dengan beberapa langkah, salah satunya dengan mengoptimalkan keuangan daerah yang berbasis kinerja.
Tujuan dari anggaran berbasis kinerja sendiri adalah guna menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang akan dicapai, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran, meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
Perjanalan dinas merupakan salah satu komposisi belanja daerah yang terkelompok dalam belanja pegawai yang dalam pengelolaannya harus tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan.
Namun demikian, lanjut Faizal, dalam pengelolaannya perjalanan dinas memang selalu menjadi sorotan. "Salah satu kegiatan yang sering dijadikan obyek pemeriksaan oleh auditor diantaranya adalah pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pegawai l katanya.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Maluku Utara Tahun 2021, menemukan kasus penyimpangan perjalanan dinas di Sekretariat Darah Kota Ternate dengan jumlah total anggaran yang harus dikembalikan pelaksana perjalanan dinas sebesar Rp.164.855.407,- dari akumulasi kelebihan belanja tiket pesawat, hotel, transportasi darat dan uang harian.
Dalam laporannya, Faizal menyampaikan, maksud dari penerapan aplikasi Si-JaDi ini adalah. terciptanya sebuah sistem yang dapat membantu pengelolaan usulan, pengendalian dan administrasi perjalanan dinas, yang dapat memenuhi kebutuhan OPD dan bersifat standar.
"Kemudian tercipta sebuah sistem yang dapat memudahkan pengelolaan arsip pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas. Sedangkan tujuannya adalah terselenggara sebuah sistem perjalanan dinas elektronik yang dapat diakses melalui jaringan komputer (intranet atau internet) oleh seluruh pegawai yang memiliki atau diberikan hak akses," ungkap Faizal seraya meminta Wali Kota Ternate untuk melaunching rencana aksi aplikasi Si-JaDi.
Sementara itu, Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas rencana aksi yang digagas reformer Faizal Badaruddin.
Menurut Wali Kota, hampir sebagian besar temuan dalam pemeriksaan Inspektorat maupun BPK, perjalanan dinas mendominasi temuan, "sehingga saya menilai, aksi perubahan Faizal Badaruddin ini sangat unik dan perlu diaplikasikan sebagai upaya kita bersama dalam tertib administrasi," kata Wali Kota seraya berharap, proper ini segera diberlakukan di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.
(fight)
