TERNATE, OT - Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Se-Dunia (Hakordia) tahun 2018, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Maluku Utara (Malut) bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ternate menyelemggarakan seminar Hukum Keuangan Negara di aula kantor KPPN Ternate, Kamis (13/12/2018).
Kegiatan yang mengusung tema “Akuntabilitas Pengelola Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara dan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi” itu, turut dihadiri Sekretaris Daerah dan Kepala BPKAD se-Provinsi Maluku Utara, aparat penegak hukum, dan perwakilan satuan kerja.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kementerian Keuangan RI Provinsi Maluku Utara, Edward UP Nainggolan kepada wartawan termasuk indotimur.com mengatakan, seminar ini sebagai forum bagi para pengelola keuangan dan aparat penegak hukum untuk mendiskusikan akuntabilitas pengelola keuangan negara.
"Disamping itu juga untuk memberikan kejelasan pemahaman mengenai konsep pemikiran yang ada di dalam UU Keuangan Negara," kata Edward
Dia menjelaskan untuk inisiatif penyelenggaraan seminar ini muncul dari keprihatinan terhadap masih maraknya korupsi yang terjadi. "Korupsi berdampak pada rendahnya kualitas pekerjaan barang dan jasa pemerintah, seperti infrastruktur, gedung dan bangunan," ujarnya.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dan investasi, korupsi dipandang sebagai beban yang memberatkan Iaju roda perekonomian dan cenderung memunculkan apa yang disebut ekonomi biaya tinggi (High Cost Economy).
"Sehingga melalui seminar ini, diharapkan pengelola keuangan semakin paham bagaimana mengelola keuangan negara sehingga terwujud birokrasi yang bersih," tukasnya.
Selain seminar, acara juga dirangkai dengan penyerahan penghargaan unit kerja berpredikat I Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang dianugerahkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN-RB) kepada KPPN Ternate pada tanggal 1O Desember lalu di Jakarta.
Penyerahan penghargaan dilakukan secara simbolis Kakanwil DJPb Maluku Utara kepada Kepala KPPN Ternate. sebagai pengakuan untuk meningkatkan Iayanan publik yang berkualitas serta bebas dari korupsi. (ian)
